Pendidikan GOPilpres 2019
Rizal Ramli tentang Debat Semalam: Janji Jokowi tentang Kedaulatan Pangan Makin Jauh dari Jangkauan
Dengan kinerja seperti itu, nyaris tidak mungkin mencapai cita-cita kedaulatan pangan. Apalagi fokus terbesar Jokowi hanya seputar stabilisasi harga.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur dan mantan Menko Kemaritiman di Pemerintahan Jokowi-JK memiliki perspektif tersendiri tentang hasil debat Pilpres kedua yang berlangsung Minggu (17/2/2019) malam dan disiarkan live di sejumlah stasiun televisi nasional.
Rizal Ramli menyatakan, sepanjang debat berlangsung, secara umum sebagai capres petahana, Jokowi sibuk mempertahankan dan mengampanyekan hal-hal yang telah dikerjakannya.
"Hanya saja, selama 4 tahun terakhir janji kampanye tentang kedaulatan pangan semakin jauh dari jangkauan. Semakin sulit untuk tercapai," kata Rizal Ramli seperti keterangan pers yang Tribunnews terima, Senin (18/2/2019).
Rizal menambahkan, dengan kinerja seperti itu, nyaris tidak mungkin mencapai cita-cita kedaulatan pangan. Apalagi fokus terbesar Jokowi hanya seputar stabilisasi harga.
"Artinya, kebijakan impor akan tetap menjadi strategi penting dari pemerintahan Jokowi yang akan datang. Tidak ada pergeseran strategi yang penting, kecuali mengulang praktek-praktek lama yang gagal," kata Rizal Ramli.
Apalagi kebijakan impor pangan selama ini dilakukan secara jor-joran dan dinilainya sudah ditunggangi oleh kartel pemburu rente.
Baca: Walhi Tantang Jokowi Buka Kartu, Beber Orang-orang di Tim Suksesnya yang Kuasai Lahan Negara
"Jokowi sama sekali mengabaikan pemburu rente tersebut dalam merusak kedaulatan pangan Indonesia.
Prabowo, memang tidak terlalu detail. Tetapi itikad, komitmennya untuk menciptakan kedaulatan pangan menjadi kenyataan sangat tegas dan jelas," sebutnya.
Rizal Ramli menambahkan, yang paling penting, keberpihakan Prabowo Subianto kepada kepentingan petani pangan, petani kebun, dan nelayan, sangat kuat.
"Keberpihakan tersebut merupakan kunci dan arah penting dari arah kebijakan. Kelihatannya Prabowo tidak ingin bekerja untuk petani di Thailand, Vietnam, maupun pedagang garam besar di Australia," tegasnya.
"Kita surprise bahwa capres Prabowo menyatakan akan menurunkan tarif listrik yang selama ini sangat memukul daya beli golongan menengah ke bawah, pengguna listrik 450 VA dan 900 VA Mereka termasuk kategori miskin dan nyaris miskin. Inilah salah satu penyebab merosotnya daya beli golongan menengah ke bawah sejak 2 tahun terakhir," imbuhnya.
