Komnas HAM Nilai Kedua Capres Hanya Menampilkan Aspek Konektivitas dan Pembangunan Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan catatan kritisnya terkait debat antara kedua Calon Presiden RI nomor urut 01 Joko Widodo dan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bertema "Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup" yang diselenggarakan di Golden Ballroom Hotel Sultan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu (17/2/2019).

Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal sekaligus Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komnas HAM Hairansyah menyampaikan penilaian Komnas HAM terhadap kedua Capres di kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (18/2/2019).

Terkait infrastruktur, Komnas HAM RI belum melihat adanya perencanaan yang partisipatif, pengelolaan terhadap dampak pembangunan terutama aspek penyediaan lahan, serta hilangnya sumber-sumber penghidupan warga terdampak.

"Hal yang ditampilkan hanya terkait aspek konektivitas dan pembangunan ekonomi," kata Hairansyah.

Komnas HAM menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dilakukan dalam kerangka pemerataan pembangunan.

"Meskipun demikian, tampaknya persoalan hak atas kepemilikan masyarakat, hilangnya sumber kehidupan warga terdampak dan perencanaan pembangunan yang partisipatif belum terlihat," kata Hairansyah.

Baca: Polda Metro Jaya Sudah Periksa Lebih 10 Saksi Terkait Ledakan di Parkir Timur Senayan

Sedangkan untuk calon presiden Prabowo Subianto menekankan pada pentingnya perencanaan dan studi komperhensif dalam pembangunan.

"Calon Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya perencanaan dan studi komprehensif dalam pembangunan sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar efisien," kata Hairansyah.