Kastorius: Jokowi Bagi Sertifikat Lahan Untuk Rakyat, Prabowo Masuk Kategori ''Tuan Tanah''

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Divisi Hukum, Advokasi dan Migrant Care, Relawan Jokowi (ReJo), Kastorius Sinaga menilai isu lahan dalam debat kedua Pilpres menunjukkan perbedaan signifikan antara calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, isu lahan adalah salah satu jantung persoalan dari eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, ketimpangan ekonomi dan kelestarian Lingkungan Hidup.

Karenanya, menurut dia, epicentrum persoalan di isu lahan terletak pada sebuah paradoks kesenjangan yaitu antara penguasaan serakah oleh segelintir elite dan “kelangkaan kepemilikan” oleh mayoritas rakyat banyak.

"Berdasar fakta terungkap Prabowo masuk kategori segelintir elit “tuan tanah” penyebab paradoks ketimpangan," ujar Kastorius kepada Tribunnews.com, Senin (18/2/2019).

Sedangkan Jokowi turun ke lapangan mengurai ketimpangan itu lewat pembagian sertifikat lahan ke rakyat banyak.

Lebih jauh dia menjelaskan, debat capres kali ini berlangsung tidak sekadar ajang ‘basa basi’.

Namun menjadi wahana pendidikan politik berbasis fakta guna memahami dan menemukan solusi terhadap akar masalah bangsa.

Baca: Komnas HAM Undang Erick Tohir dan Djoko Santoso Bedah Visi Misi Capres dan Cawapres

Jokowi sebelumnya mengatakan dalam dua tahun terakhir, pemerintahannya sudah membagikan konsesi perhutanan sosial untuk masyarakat adat, tanah ulayat, petani nelayan, seluas 2,6 juta hektar dari 12,7 juta hektar yang disiapkan pemerintah.

"Kita dampingi mereka agar tanahnya produktif. Ada yang ditanami kopi, buah-buahan, jagung," ujarnya.

"Kita juga sudah membagikan 5 juta sertifikat pada 2017, 2018 lebih dari 7 juta sertifikat. Ini agar mereka punya hak hukum bagi tanah yang mereka miliki. Target kita 12,7 juta hektar ini harus didistribusikan untuk rakyat, bukan untuk yang gede-gede," jelasnya. (*)