Jawab Tantangan Jokowi, BPN: Pada Saatnya Mesti Dilaporkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera mengatakan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan melaporkan adanya dugaan kebocoran anggaran mencapai Rp 500 triliun ke KPK, pada waktunya nanti.

"Pada saatnya mesti dilaporkan," ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (7/2/2019).

Malah menurut Mardani Ali Sera, KPK juga dapat pro-aktif untuk mengusut informasi yang disampaikan Prabowo.

"Usulan yang ditindak-lanjuti. Buat semua terbuka dengan data dan fakta. KPK juga dapat pro aktif untuk mengusut fakta ini jika sudah mendapat bukti awal," jelas wakil ketua Komisi II DPR RI ini.

Bahkan Mardani Ali Sera menilai, informasi yang dilontarkan Prabowo dapat diklarifikasi semua pihak terkait agar lebih terbuka untuk publik.

"Tantangan pak Jokowi bagus untuk membuat semua dibuka untuk publik," ucap ketua timses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta ini kepada Tribunnews.com.

Baca: Perludem Temukan 14 Nama Caleg Tambahan Eks Napi Korupsi di Pemilu 2019

Apalah Prabowo akan melaporkannya dalam waktu dekat?

Sejauh ini, Mardani Ali Sera menjelaskan, Prabowo akan fokus pada antitesa pembangunan Jokowi selama ini.

Karena, imbuh dia, fokus Prabowo adalah rakyat.

"Adalah infrastruktur yang menggunakan pola utang membawa manfaat bagi rakyat jangka pendek dan jangka panjang? Adakah pola impor membawa petani diuntungkan? Pak Prabowo akan fokus apa manfaatnya pada rakyat," ujar Mardani Ali Sera.

Presiden Jokowi menantang capres 02 Prabowo untuk melaporkan tuduhan kebocoran anggaran yang mencapai Rp 500 triliun kepada KPK.

Nantinya jika benar bakal dilaporkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta laporan tersebut harus pula disertai dengan data dan fakta.

"Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta. Jangan asal," tegas Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo saat 2014 silam.

Baca: Polda Metro Jaya Telah Menerima Hasil Visum Pegawai KPK

Ketika itu, disebut pula terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun.

Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp 500 triliun.

Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran yang disebut mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu atau sekitar Rp 500 triliun, baiknya segera dilaporkan kepada KPK.

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu," ungkap Jokowi.

Diketahui sebelumnya, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tapi menurut Prabowo kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dikorupsi.

Berdasarkan data versinya, Prabowo menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun.

"Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.(*)