Pendidikan GOPilpres 2019
Prabowo Sindir Menteri Keuangan jadi Menteri Pencetak Utang
Menurutnya, kinerja pemerintah sekarang tidak andal dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi hingga harus berutang ke Bank Dunia
lihat foto
Laporan Wartawam Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kritik keras disampaikan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal utang pemerintah yang dinilai sudah tak wajar.
Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan carut-marut.
Baca: Dialog - Adu Strategi Kelola Utang Negara (2)
Menurutnya, kinerja pemerintah sekarang tidak andal dalam mengatasi pertumbuhan ekonomi hingga harus berutang ke Bank Dunia.
"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain" ujar Prabowo Subianto dalam dekrlasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019).
Namun demikian, Prabowo Subianto mengaku persoalan ini tidak bisa diubah secara instan.
"Saya bukan orang sakti yang bisa dengan tongkat 'simsalabim' selesai, tidak bisa. Ibarat penyakit ini stadium lumayan parah. Utang menumpuk terus," sambung Prabowo Subianto.
Sementara itu sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan besaran utang pemerintah batasan aman atau tidaknya diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17/2003.
Disebutkan pada Pasal 12 ayat (3) bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3 persen dari produk Domestik Bruto (PDB).
Sedangkan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari PDB.
Dengan total utang Rp 4.418,3 triliun, maka rasio utang sebesar 29,98 persen dari total PDB yang berdasarkan data sementara sebesar Rp 14.735,85 triliun.
Itu artinya, masih di bawah batas yang ditentukan Undang-Undang Keuangan Negara.
Baca: Dialog - Adu Strategi Kelola Utang Negara (3)
"Debt to GDP ratio sepengetahuan saya, itu 30 persen, nggak tinggi. Tapi kita tidak katakan mau sembrono. Kan nggak juga. Kita harus hati-hati, defisit makin diperkecil. Apakah dengan defisit kemarin Rp 1,7 triliun, itu besar? Apakah itu berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya nggak lah," katanya di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).
"Indonesia sekarang growth di atas 5 persen dan defisitnya di bawah 2 persen. Jadi, tidak relevan statement IMF itu untuk Indonesia karena berarti kita kan makin hari akan makin menurun," tambah Sri Mulyani.
