Prabowo Pertanyakan Penegakkan Hukum yang Diskriminatif Kepada Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam debat perdana Pemilihan Presiden 2019, Calon Presiden Prabowo Subianto menanyakan mengenai penegakkan hukum yang dinilai disriminatif.

Prabowo mencontohkan kasus kepala desa yang memberikan dukungan kepadanya, lalu diproses secara hukum.

Sementara bila kepala daerah menyatakan dukungan kepada Jokowi Ma'ruf tidak dipermasalahkan.

Baca: Debat Perdana Pilpres 2019: Prabowo-Sandi Fokus Penyelesaian Hukum Lewat Penguatan Lembaga Hukum

"Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih, yang kita temukan aparat berat sebelah. Sebagai contoh kalau gubernur menyatakan dukungan kepada pasangan 01 tidak apa, sementara kepala desa dukung kami ditangkap," kata Prabowo dalam debat Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019).

Menurut Mantan Danjen Kopassus tersebut, kondisi seperti itu menunjukan adanya pelanggaran HAM.

Karena menurut Prabowo, kebebasan menyatakan pendapat telah dijamin konstitusi.

Baca: Alasan Jusuf Kalla Pilih Nonton Debat Pilpres 2019 di Rumah Dinas Wakil Presiden Bareng Keluarga

"Saya rasa ini perlakukan tidak adil dan ada pelanggaran HAM. Karena menyatakan pendapat dijamin UUD. Saya kira ini yang kami mohon bapak perhitungkan," kata Prabowo.

Menanggapi hal tersebut Jokowi meminta kepada Prabowo untuk tidak mudah menuduh.

Menurutnya Indonesia ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh.

Baca: Sejumlah Caleg Artis Pendukung Jokowi-Maruf Ikut Nobar Debat Capres Perdana di Jatim Expo Surabaya

Jokowi juga meminta Prabowo untuk tidak mudah menyimpulkan.

Bahkan Jokowi menyinggung soal kasus hoaks Ratna Sarumpaet.

"Jangan grasak grusuk, misalnya pendukung pak Prabowo babak belur, lalu Konferensi pers bersama sama, ternyata operasi plastik. Ini negara hukum. Silahkan laporkan, gampang sekali kok. Kenapa haus menuduh nuduh seperti itu," kata Jokowi.