TKN: Ada Indikasi Upaya Mendelegitimasi KPU dari Kubu Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan kubu Prabowo-Sandiaga mengenai penolakan pemberian kisi-kisi pertanyaan kepada pasangan calon saat debat capres bagian dari manuver politik.

"Menurut saya itu bagian dari manuver, padahal itu yang disebut dengan pedoman sebagai kisi-kisi di dalam debat nanti dan itu juga akan mereka dapatkan," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Menurut Legislator Partai Golkar itu, ada indikasi kubu Prabowo mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

Serta membuat kesan KPU berpihak pada kubu petahana.

"Saya menduga ini adalah bagian skenario dari upaya untuk mengatakan kalau mereka kalah maka mereka akan mengatakan bahwa KPU-nya berpihak kepada kami. Dan itu ingin mendegradasi dari hasil pemilu 2019. Ini berbahaya dalam demokrasi," jelas Ace.

Padahal, kata Ace, kisi-kisi itu diberikan kepada dua kubu capres-cawapres.

Pemberian kisi-kisi itu juga sebelumnya telah disepakati Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan TKN Jokowi-Maruf dalam rapat internal bersama KPU beberapa waktu lalu.

Baca: Dijenguk Fadli Zon, Arifin Ilham Titip Salam untuk Prabowo

"TKN terlibat di situ, BPN juga terlibat di situ, dan diputusakan secara bersama-bersama. Nah tetapi kami melihat justru sebaliknya apa yang sudah disepakati oleh KPU itu kemudian di luar berkoar-koarnya yang lain," katanya.

"Itu akan didapatkan oleh mereka bukan hanya kepada kami, mereka juga akan mendapatkan yang sama sehingga independensi, netralitas, antara dua kubu akan tetap terjaga," tutup Ace.

Sebelumnya, Ketua Sekretaris Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, M Taufik menilai sikap KPU memberikan kisi-kisi materi debat pilpres melecehkan pasangan calon.

"Justru dia menurut saya melecehkan paslon, dia anggap paslon itu gak ngerti. Ini saya kira KPU ini kemunduran," kata Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Menurutnya alasan KPU tidak rasional soal hal ini. Politikus Partai Gerindra menilai sikap KPU tidak wajar dan membuat kemunduran demokrasi.

"Itu namanya ini bukan debat, ini namanya kongkow. Jadi gak seru. Ini yang saya kira kemunduran, kok debat dikasih tahu dulu," ujarnya.