Peran Kiai Ma'ruf dan Mulai Padamnya Serangan ''Anti Islam'' Terhadap Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosok KH Ma’ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden dinilai belum signifikan memberikan nilai tambah bagi calon presiden petahana, Joko Widodo.

Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, hal itu yang kemudian membuat elektabilitas pasangan nomor urut 01 tersebut cenderung stagnan.

“Faktor cawapres, Ma’ruf belum efektif memberi nilai tambah. Memang elektabilitas Pak Jokowi belum naik dan kerja dari timses, partai pendukung dan cawapres belum signifikan,” ujarnya saat ditemui pekan lalu.

Benarkah demikian? Bagaimana pendapat petinggi partai koalisi atas hal ini?

Baca: Jokowi Akui Terima Permintaan Maaf La Nyalla, Fahri Hamzah: Negara Hukum yang Kompromis

Ketua umum Partai Keadilan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa posisi Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden adalah sebagai benteng dari serangan anti Islam yang dituduhkan pihak lawan kepada Jokowi.

Menurutnya serangan dan fitnah yang ditujukan kepada pihak koalisi Jokowi-Maa'ruf dari pihak oposisi sudah mulai padam.

"Posisi KH Ma'ruf hari ini menjadi benteng dari serangan yang dianggap anti Islam, sekarang alhamdulillah serangan itu padam. Jadi karena konsentrasi menjadi pemadam kebakaran serangan anti islam itu," kata Cak Imin, sapaan akrabnya di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan bahwa bulan Desember ini akan menghidupkan kembali mesin partai, yaitu dengan tujuan mendongkrak elektabilitas suara Jokowi-Ma'ruf dan partainya.

Baca: Di Hadapan Caleg PKB, Jokowi Minta Buat Benteng Tangkal Isu Negatif

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, PKB akan fokus berkampanye di wilayah Jawa, terutama di wilayah Jawa timur yang merupakan basis suara dari partai tersebut.

"Nah setelah sudah padam, saya kira Desember ini sudah mulai gerak untuk mendongkrak elektabilitas," katanya.

"Prioritas jawa timur kita berkontribusi terbesar kedua jawa tengah dan ketiga jawa barat," lanjutnya.

Masih optimistis

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago optimis elektabilitas Joko Widodo bakal mencapai angka 40-45 persen di Banten pada Januari 2019.

Hal ini diyakini Irma karena peta kekuatan paslon capres-cawapres sudah berubah dibandingkan sebelumnya.

"Januari kita perkirakan posisi kita sudah ada di 40 atau 45 persen di sana, InsyaAllah kita yakin itu," kata Irma di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018) pekan lalu.

Irma menyebut, ada tiga wilayah di Banten yang menjadi lumbung suara pasangan calon presiden nomor urut 01 yakni, Serang, Tangerang Selatan da Lebak.

"Itu yang saat ini menjadi lumbung kita," tambahnya.

Politisi Nasdem ini pun mengatakan, adapun faktor perubahan peta suara berubah karena pada 2019, Golkar berada dalam barisan pendukung Jokowi.

Selain itu, faktor cawapres Ma'ruf Amin yang berasal dari Banten dan memiliki peran menarik dukungan ulama.

"Salah satunya dari Golkar tentu, kemudian dari para ulama juga yang ketiga juga memang TKN juga bekerja di sana, relawan TKN juga bekerja di sana," jelas Irma.

Isu anti Islam

Sementara menyikapi serangan anti Islam yang dialamatkan kepada Jokowi, Ma'ruf Amin sendiri menyindir kelompok tersebut.

Menurut Ma'ruf, orang-orang yang melemparkan tuduhan itu telah mengidap sakit mata kebencian. "Heran saya, kok masih dibilang anti-Islam. Aneh, lah. Saya tak habis pikir itu, ini menurut saya kena penyakit mata kebencian," ujarnya saat memberi tausiah di kediamannya, pekan lalu.

Ma'ruf pun mengaku heran dengan tudingan yang menyebut Jokowi anti-Islam. Padahal, kata dia, dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, Jokowi sudah menggandeng ulama sebagai pendamping.

Menurut Ma'ruf Amin, tudingan bahwa Jokowi anti-Islam adalah cara paling efektif agar masyarakat membenci calon presiden inkumben itu.

Ma'ruf juga mengingatkan, di masa pemerintahan Presiden Jokowi-lah juga dibentuk bank-bank wakaf mikro di pesantren. "Pak Jokowi juga yang mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah," katanya.

Kriminalisasi ulama

Pun demikian dengan tudingan Jokowi mengkriminalisasi ulama. Ma'ruf Amin mengatakan, sejak lama ia telah menyatakan bahwa tak ada kriminalisasi ulama.

Menurut dia, ada cara pandang yang tak tepat merespons upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. "Saya sejak lama menegaskan tidak ada kriminalisasi ulama. Kalau misalnya pelanggaran hukum, itu bukan hanya ulama, yang lain juga (diproses hukum)," ujar Ma'ruf di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Ma'ruf mengatakan, wajar jika seseorang yang melanggar hukum dilaporkan ke polisi dan diproses, termasuk ulama. Menurut dia, proses itu adalah proses hukum yang biasa, tidak ada indikasi kriminalisasi.

Isu PKI

Tak hanya itu, Ma'ruf dalam beberapa kesempatan, mengajak para pendukungnya, terutama kalangan santri untuk melawan isu hoaks yang beredar mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi seorang anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Saya mengajak para santri menjelaskan bahwa isu itu tidak benar. Isu itu dibuat untuk mendiskreditkan. Pak Jokowi sendiri sudah sering membantahnya," ujar Maruf Amin kediamannya, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018) lalu.

Baca: Jokowi Akui Terima Permintaan Maaf La Nyalla, Fahri Hamzah: Negara Hukum yang Kompromis

Maruf Amin mengatakan, isu tersebut tak pernah berhenti bergulir. Setiap Jokowi dan tim suksesnya membantah, tetapi isu tersebut selalu muncul.

"Saya mengajak kaum santri ini untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu isu yang tidak benar. Dan itu harus terus didengungkan," tutur Maruf Amin.

Sebab, Maruf Amin khawatir masyarakat mempercayai isu Jokowi PKI. Hal itu tentu sangat merugikan demokrasi.

"Jangan sampai yang banyak mengatakan itu, itu benar. Jadi kami harus mengatakan itu tidak benar. Saya kira, santri siap," ucap Maruf Amin. (Denni Destryawan/F Adhiyuda/Chaerul Umam/Glery Lazuardi)