Pilpres 2019
Pemerintah Antisipasi Kerawanan Pemilu Setelah Insiden Penembakan Pekerja di Nduga Papua
Pemerintah menjadikan insiden penembakan berujung kematian sejumlah pekerja di Kabupaten Nduga sebagai sorotan keamanan jelang Pemilu 2019.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia menjadikan insiden penembakan berujung kematian sejumlah pekerja BUMN PT Istaka Karya di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga sebagai sorotan keamanan menjelang Pemilu 2019.
Insiden itu akan menjadi perhatian untuk dimasukkan ke dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019.
IKP 2019 merupakan upaya Bawaslu RI melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak tahun 2019.
Baca: Respons Elite PAN Sikapi Dukungan DPW PAN Kalimantan Selatan Terhadap Jokowi
"Walau sekarang ada perkembangan baru dan ini kami masukan ke dalam indeks kerawanan lagi," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, kepada wartawan ditemui di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Senin (10/12/2018).
Menjelang tahapan Pemilu 2019, dia menjelaskan, Bawaslu RI bersama dengan pemerintah dan instansi terkait lainnya sudah melakukan survei untuk menentukan IKP 2019.
Baca: Presiden Direktur Lippo Karawaci Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Dia menegaskan, semua daerah diadakan survei termasuk Papua yang belakangan sempat terjadi insiden yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Di semua daerah, termasuk Papua. Dan indeks kerawanan pemilu itu enam bulan sebelumnya sudah kami survei dan kami sudah membuat grafik dan matrik," kata dia.
Mendekati tahapan pemungutan suara yang akan dilakukan pada 17 April 2019, kata dia, masih ada waktu untuk menekan tingkat kerawanan-kerawanan di setiap daerah.
Sehingga, harapannya gangguan keamanan dapat dieliminasi termasuk Papua.
"Nanti, kami tekan lagi. Jadi intinya adalah semua pemangku kepentingan akan terus sinergi bagaimana agar kerawanan Pemilu di 2019 sukses," katanya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. IKP 2019 diluncurkan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Baca: Plt Gubernur Aceh Tahu Irwandi Yusuf dan Steffy Burase ke Luar Negeri hingga Umroh dari Media Massa
Hasil IKP 2019 untuk tingkat provinsi menunjukkan 15 daerah yang tingkat kerawanan di atas rata-rata nasional, yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Yogyakarta, NTB, NTT, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
Setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku misalnya memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil serta tidak terkait dimensi kontestasi.
Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rata-rata pengaruh terbesar kerawanan Pemilu tahun 2019 adalah penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.