Usul PSI Korupsi Orba Jadi Materi Debat, Bisa Seret Tokoh Era Orde Baru di Pemerintahan Jokowi-JK

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mempertanyakan usulan PSI yang meminta korupsi di era Orde Baru menjadi materi debat calon Presiden dan Wakil Presiden 2019.

"Apakah tidak ada topik lain yang bisa dijadikan topik pembahasan debat capres, sampai-sampai pembahasan tentang kejadian Orba harus dimasukkan?" kata Eddy saat dihubungi, Jumat, (7/12/2018).

Menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tersebut, jika pabila PSI mengusulkan korupsi era Orde Baru dijadikan materi debat seharusnya capaiaan capaian era Presiden soeharto juga dibahas dalam debat.

"Jika agenda debat capres memasukkan pembahasan seputar permasalahan di masa Orba, mengapa tidak pencapaian zaman Orba juga dibahas? Misalnya, pertumbuhan industri di kisaran 11-12 persen dengan pertumbuhannya saat ini (era Jokowi) yang cuma di kisaran 4 persen saja?" tuturnya.

Seharusnya, menurut Eddy, materi debat Capres-Cawapres adalah tentang apa yang akan dilakukan ke depan. Bukan membahas apa yang telah dilakukan rezim sebelumnya.

Baca: Usul Materi Debat Korupsi dari PSI untuk Menyerang Orde Baru, Bukan Demi Pemberantasan Korupsi ‎

"Kita harus obyektif menentukan agenda debat capres yang forward looking (memandang ke depan) , memahami strategi atau komitmen pemberantasan korupsi oleh capres dan bukan mendebat apa yang dilakukan rezim-rezim sebelumnya," tegasnya.

Eddy menambahkan, jangan sampai usulan materi debat korupsi era Orde Baru tersebut bertujuan menjatuhkan pasangan calon tertentu di Pilpres 2019. Karena jika itu tujuannya, justru akan menyeret sejumlah tokoh hasil didikan Orde Baru yang kini duduk di pemerintahan Jokowi-JK sendiri.

Baca: Artis Nikita Mirzani Kembali Dilaporkan ke Polisi

"Urusan materi debat capres serahkan saja pada mereka yang kompeten dan diberikan mandat untuk menyusunnya. Kita sesama teman-teman parpol yang telah duduk di DPR sepakat untuk mendedikasikan waktu yang terbatas ini untuk memenangkan pemilu dan pilpres. Sebaiknya parpol baru yang akan berjuang untuk masuk DPR melakukan hal yang sama dan mengurangi pernyataan yang justru akan mengikis basis konstituennya," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan momentum peringatan hari antikorupsi sedunia yang jatuh 9 Desember nanti jadi semangat untuk membuka diskursus 'korupsi stadium 4' yang dipidatokan capres 02 Prabowo Subianto di mata asing.

"Diskursus itu nantinya bisa jadi usulan buat Komisi Pemilihan Umum agar 'korupsi orde baru' masuk dalam materi debat capres-cawapres," ujar Antoni melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/12/2018).

Sebab, menurut Juli, usulan itu jauh lebih mendidik masyarakat secara politik, daripada berkila bahwa Soeharto bukan simbol Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau Soeharto bukan guru korupsi.

"Saya dan mungkin mas Basarah akan siap jika diajak berdebat tentang 'warisan orde' yang dipuja-puji kubu pak Prabowo-Sandi daripada kita menjadi 'dokter' yang menyalahkan data KPK tentang korupsi orde baru," tutur Juli Antoni.