Pendidikan GOPilpres 2019
Jokowi Bicara Politik Kebohongan, Ini Respons Politisi PKS
Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin mengatakan bahwa yang bisa melakukan politik kebohongan hanyalah penguasa.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin mengatakan bahwa yang bisa melakukan politik kebohongan hanyalah penguasa.
Pernyataan Suhud tersebut merespon pernyataan Jokowi yang meminta politisi untuk menghentikan menggunakan politik kebohongan.
"Dimana-mana, yang mampu melakukan politik kebohongan secara sistematis ya penguasa," ujar Suhud, Senin, (2/10/218).
Politik kebohongan yang dilakukan penguasa yakni untuk menutupi janji kampanye yang belum terpenuhi.
"Janji pertumbuhan ekonomi meroket, janji tidak naikkan BBM, janji pembukaan lapangan kerja, janji mobil nasional, janji membangun kemandirian dan tidak impor, dan puluhan janji lainnya," katanya.
Baca: Wakil Ketua Banggar Pastikan Dana Kelurahan Tidak ada Hubungannya dengan Pilpres
Oleh karena itu menurut Suhud pernyataan Jokowi tersebut merupakan bagian dari otokritik. Jokowi mengkritik pemerintahan yang dipimpinnya sendiri.
"Saya kira pidato Pak Jokowi merupakan otikritik dan sindiran dia kepada pemerintahan-nya sendiri," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan semua pihak mengakhiri politik kebohongan selama Pemilu 2019. Ini disampaikan di puncak perayaan HUT Partai Golkar ke-54 di JIExpo Kemayoran.
"Di masa Pileg dan Pilpres bahwa yang kita lakukan bukan perang demokrasi, tapi perayaan atau pesta demokrasi," kata Jokowi, Minggu (21/10/2018).
Jokowi menuturkan, pesta atau perayaan demokrasi seyogianya diisi dengan adu prestasi dan gagasan, bukan sebaliknya melakukan caci maki apalagi kebohongan.
