Kubu Jokowi Kritik Timses Sandi Tidak Berikan Data Akurat Soal Izin Kapal Nelayan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyoroti pro kontra Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Cawapres Sandiaga Uno terkait izin kapal nelayan.

Sekertaris TKN Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto mengkritik timses Prabowo-Sandiaga yang tidak akurat dalam memberikan data-data kepada Sandiaga.

"Pro kontra Pak Sandi dan Susi Pudjiastuti Kita melihat itu seharusnya tidak boleh terjadi, Pak Sandi itu dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan ke publik, kata-kata dari pemimpin cerminan watak dan karakter dari pemimpi itu sendiri. Dengan demikian, Masukan tim kampanye juga harusnya memberikan data data akurat," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, peryataan Sandiaga yang tidak sesuai data akurat sangat berbahaya dan berakibat fatal.

Terkait data yang salah itu, Hasto juga menyinggung soal pembelaan capres Prabowo Subianto kepada tersangka hoaks, Ratna Sarumpaet.

"Karena sangat bahaya yang keluar dari pemimpin, apabila tanpa disertai dengan kajian-kajian sangat mendalam. Kita bisa bayangkan terhadap kasus Ratna Sarumpaet, ketika Pak Prabowo berikan pidato berapi-api ternyata itu adalah sebuah kebohongan terencana," ungkap Hasto.

Untuk itu, Hasto mengusulkan agar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ikut memberikan masukan terhadap capres dan cawapresnya.

Sehingga, data-data yang disampaikan sesuai data dan tidak menimbulkan pro-kontra.

"Sebaiknya tim kampanye berikan masukan tepat kepada pasangan calon jangan sampai kejadian pro kontra Ibu Susi dan Pak Sandiaga terjadi lagi, akibat tidak akuratnya data, sehingga Pak Sandiaga setiap hari harus meralat data-data yang dikeluarkan, data chicken rice salah, kemudian data harga telur justru malah turun, kemudian data proses perizinan nelayan," papar Hasto.

"jangan sampai karena upaya ingin dapat simpati rakyat, kemudian upaya mengaburkan data itu dilakukan," sambungnya.

Diketahui, Susi menjelaskan KKP sejak tanggal 7 November 2014 sudah membebaskan semua izin-izin kapal di bawah 10 GT. Yang 10 GT-30 GT izinnya tidak ada di kementerian tapi ada di provinsi.

Hal ini menanggapi pernyataan Sandiaga kepada para nelayan di Indramayu soal perizinan kapal.

Susi menyarankan, Sandiaga perlu melakukan riset terlih dahulu sebelum memberi pernyataan, terutama yang berkaitan mengenai kebijakan yang sebenarya sudah berjalan.

Susi juga meminta Sandiaga tidak mengkaitkan hal itu kedalam urusan politik.