Tanggapi Penghadangan Deklarasi Ganti Presiden, Wiranto Minta Politisi Tak Panaskan Suasana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat, terutama politisi tak memanaskan situasi pasca peristiwa penghadangan aktivis gerakan 2019 ganti presiden di Riau.

Wiranto meminta para politisi agar tidak memanaskan situasi tersebut melalui media.

“Masyarakat dan politisi harus bisa menahan diri agar situasi tidak menjadi panas, jangan diributin di media, kalau ribut di media ya ribut terus tiap hari,” ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Wiranto menilai wajar bila suasana politik di Indonesia menjadi hangat jelang penyelenggaraan pemilu.

Namun ia meminta semua pihak menahan diri agar situasi yang hangat menjadi panas hingga menimbulkan kericuhan.

“Ya memang harus diakui kondisi politik kita memang sedang hangat, wajar, tapi jangan dipanaskan dengan ujaran kebencian dan fitnah, jangan sampai kita masuk ke wilayah itu,” katanya.

“Kondisinya harus hangat dengan cara elegan dan bermartabat, semua harus tahan diri, jangan terpancing pihak yang mau menggagalkan pemilu, kalau ada pelanggaran kan ada Bawaslu, kita serahkan saja,” katanya.

Sebelumnya terjadi penghadangan oleh ratusan massa terhadap aktivis Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru pada Sabtu (25/8/2018) yang rencananya akan menjadi pembicara di acara deklarasi 2019 ganti presiden di kota tersebut.

Sementara itu polisi terpaksa membubarkan deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya, Jawa Timur karena tidak dilengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) pelaksanaan aksi tersebut.