Pilpres 2019
Sandiaga Bantah Pertemuannya dengan Sejumlah Tokoh untuk Gembosi Suara Jokowi
Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno membantah pertemuannya dengan sejumlah tokoh untuk menggembosi suara kubu Joko Widodo (Jokowi).
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno membantah pertemuannya dengan sejumlah tokoh untuk menggembosi suara kubu Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya bakal pasangan Prabowo-Sandiaga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (15/8/2018) malam.
Sehari kemudian pasangan yang diusung Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN tersebut menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdatlul Ulama (PBNU).
Baca: Ketika Pembawa Baki Bendera Pusaka Naik Kereta Kencana
"Tidak ada niat (menggembosi), Innamal A'malu Binniyat. Bahwa semua dimulai dengan niat," ujar Sandiaga usai menghadiri peringatan proklamasi ke 73 di Universitas Bung Karno ( UBK), Jalan Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Jumat, (17/8/2018).
Sandiaga mengatakan tujuannya bertemu sejumlah tokoh untuk menjalin silaturahmi dan meminta restu untuk mengikuti Pemilu Presiden 2019.
Baca: Sindir Kritikan Zulkifli Hasan untuk Pemerintahan Jokowi, Ruhut Sitompul: Beda Tipis sama Amien Rais
"Niat saya mohon doa restu sowan dan tokoh-tokoh tersebut menerima malah mengundang untuk berdiskusi karena kita ingin pemilihan yang akan digelar 2019 ini sejuk damai santun boleh berbeda tapi kita tetap agar satu komitmen dilakukan demi bangsa dan negara," katanya.
Menurut sandiaga pihaknya akan terus menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh dalam beberapa waktu ke depan.
Baca: Anies Klaim Bundaran HI sebagai Kawasan Paling Mahal, Benarkah?
Tokoh yang akan ditemui tidak hanya yang berada di Jakarta melainkan juga yang berada di sejumlah daerah. Hanya saja sandiaga tidak menyebut siapaa saja tokoh yang akan ditemui.
"Ada beberapa undangan yang InsyaAllah kita mulai datangi juga di daerah tapi memang kita fokusnya di ekonomi kita ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya harga-harga terjangkau pemerintahan yang kuat berpihak kepada rakyat," katanya.