Arahan Jokowi Soal Pilkada 2020: Disiplin Protokol Kesehatan hingga Jaga Kualitas Demokrasi

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Dalam arahannya itu, Jokowi menekankan agar protokol kesehatan ditegakkan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas secara virtual yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/9/2020).

"Perlu saya tegaskan kembali, keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya, jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, keberhasilan Indonesia untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi Covid-19 adalah jika berhasil menangani masalah kesehatan.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, kedispilinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan dan tidak ada tawar menawar.

Baca: Ditegur Tito Karnavian, Berikut Daftar Calon Kepala Daerah yang Melanggar Aturan Jelang Pilkada

Baca: Jokowi Minta Waspadai Klaster Pilkada, Satgas Covid-19: KPU Harus Tegakkan Aturan

Jokowi kemudian menyinggung soal masih banyaknya bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.

"Karena saya mengikuti situasi di lapangan, masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon."

"Misalnya masih ada deklarasi bakal pasangan calon yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuand an mengundang kerumunan menghadirkan massa."

"Hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita dan situasi tidak bisa dibiarkan," terangnya.

Jokowi mengatakan, penyelenggaran Pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir.

Sebab, belum diketahui pasti kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

"Oleh karena itu penyelenggaran Pilkada harus dilakukan dengan normal baru, dengan cara baru," jelasnya.

Jokowi Minta TNI/Polri bersikap netral di Pilkada 2020

Jokowi meminta aparat TNI dan Polri bersikap netral dalam Pilkada serentak 2020.

"Saya minta kepada aparat birokrasi TNI dan Polri tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta penyelenggara pemilu serta TNI dan Polri aktif mendisiplinkan masyarakat.

Khususnya terkait penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilu.

"Dalam kesempatan ini saya minta kepada semua pihak penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum aparat TNI dan Polri."

"Tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan," ujarnya.

Menjaga kualitas demokrasi

Jokowi meminta, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk menjaga kualitas demokrasi.

Meski dalam dalam kondisi sulit di tengah pandemi, Jokowi ingin demokrasi di Indonesia semakin dewasa dan matang.

Ia juga berpesan agar tidak ada penggunaan narasi politik identitas serta politik SARA pada Pilkada 2020.

Baca: Jokowi Ingatkan Bahaya Corona di Klaster Pilkada, Epidemiolog: Tegakkan Sanksi Bila Langgar Protokol

"Jangan membiarkan penggunaan bahasa dan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat."

"Harus ada ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ini yang harus dicegah," paparnya.

Dorong masyarakat cek rekam jejak calon kepala daerah

Jokowi juga meminta masyarakat untuk melakukan kroscek rekam jejak calon kepala daerah.

Hal itu bertujuan agar daerah memperoleh pemimpin yang terbaik.

"Kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah."

"Kita juga harus mendorong masyarakat untuk mempelajari track record calon agar daerah memperoleh pemimpin yang terbaik," tuturnya.

Selain itu, Jokowi minta kepada penyenggara Pilkada, KPU dan Bawaslu untuk bekerja keras menghasilkan proses Pilkada yang berkualitas, netralitas, profesional serta transparansi dalam bekerja.

Baca: Bawaslu Banten Beberkan 5 Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan Saat Mendaftar Pilkada di Banten

Baca: Banyak Pelanggaran, Komisi II Berencana Panggil KPU hingga Kemendagri Bahas Evaluasi Tahapan Pilkada

"Penyelenggara Pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil Pilkada yang kita lakukan," tegasnya.

Terakhir, Jokowi meminta tokoh agama hingga akademisi di daerah untuk membantu menjaga keamanan di daerah selama Pilkada 2020.

"Terakhir, saya mengharapkan dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para aktivis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan," tandasnya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana)