Pengamat Sayangkan Jika PKS Golput pada Pilkada Solo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyayangkan jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) benar-benar akan mengambil sikap abstain atau golput dalam Pilkada Solo 2020.

"Sayang sih kalau partai sebesar PKS yang memiliki massa real, dan besar kemudian tidak berpartisipasi dalam sebuah pesta demokrasi, bahkan mengajak atau mengkampanyekan golput," ujar Hendri ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (1/9/2020).

Hendri juga mengimbau PKS tak mengajak masyarakat untuk mengambil sikap serupa dengan mereka karena partai politik memiliki kewajiban melakukan pendidikan politik.

Meski memang, kata dia, golput adalah sebuah sikap politik yang boleh diambil dalam demokrasi.

"Lagi-lagi walaupun golput itu biasa dalam demokrasi, tapi alangkah baiknya parpol memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk menentukan pilihan dan tidak golput," kata Hendri.

Baca: Golkar Nilai PKS Tidak Etis Memilih Abstain di Pilkada Solo

Di sisi lain, Pikada Solo ini disebutnya menampilkan calon yang lengkap yakni dari parpol (Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso) dan non parpol (Bagyo Wahyono-FX Supardjo).

"Toh sebetulnya calonnya lengkap ini, ada non parpol dan parpol. Jadi lengkap, masyarakat tinggal pilih. Kalau percaya terhadap parpol maka pilih jagoan dari parpol, kalau tidak percaya ya pilih jagoan non parpol," jelasnya.

Lebih lanjut, Hendri mengatakan PKS sebenarnya bisa turut serta dalam pesta demokrasi Solo melalui pendidikan politik.

Seperti menjelaskan betapa pentingnya berpartisipasi dalam sebuah event pilkada dengan memberikan suara kepada calon-calon yang ada.

"Selain itu PKS bisa mengajak masyarakat untuk mencatat janji-janji para kandidat. Nanti bila sudah terpilih, PKS bisa mewadahi atau memfasilitasi tuntutan rakyat Solo untuk menuntut janji-janji para kandidat saat kampanye," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto mengungkapkan, sikap abstain pada Pilkada Kota Solo merupakan bentuk perlawanan PKS terhadap dinamika politik di Kota Bengawan.

Dia menjelaskan, sikap abstain itu muncul bukan tanpa alasan dan telah melewati proses yang sangat panjang.

Mulai dari penjaringan para kader dan konstituen di tingkat DPD PKS Kota Solo kemudian diteruskan ke tingkat DPW Jateng hingga DPP Pusat.

"PKS sudah sejak awal mencium gelagat tentang akan bangkitnya politik dinasti di Solo. Kedua juga secara vulgar dalam hal ini, kami menangkap ada pembelajaran politik tidak etis. Pada saat Presiden di Istana, memanggil Pak Purnomo. Apapun beliau itu presiden aktif, dan Pak Purnomo kandidat yang tersingkir (mendapatkan rekomendasi partai)," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Sabtu (29/8/2020).

Dia menjelaskan, sebelum muncul pernyataan sikap abstain itu, PKS sudah berusaha optimal dengan menjalin komunikasi mulai dari level kota hingga pusat guna membentuk kolalisi baru.

"Kami sebagai Parpol dengan melihat fenomena itu, kami ingin melawannya secara prosedural. Namun sampai hari ini celah untuk membangun koalisi makin menyempit. Hingga menghantarkan kami untuk realistis dengan bersikap abstain. Tidak memilih satu di antara dua kandidat," terangnya.

Sugeng menilai, sikap abstain pada Pilkada Solo menjadi sebuah pembelajaran demokrasi.

"Sikap abstain itu bagian dari perlawanan warga penduduk Kota Solo dalam hal ini teman-teman yang terwadahi dalam PKS. Perlawanan atas demokrasi yang sudah menujukan arah yang melenceng, dan politik dinasti. Perlawanan kami dengan cara abstain," ucap Sugeng.

Dia menambahkan, sikap abstain itu berdasarkan komunikasi yang dibangun dari DPD Kota Solo dengan menyajikan perkembangan dinamika Pilkada Kota Solo.

"Kemarin kami menunggu sikap dari struktur yang lebih tinggi. DPW atau DPP. Ketika presiden partai memberikan lampu hijau semacam itu (sikap abstain), kita taat, kita dengarkan," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, belum membahas secara teknis perwujudkan sikap abstain seperti apa yang akan dilakukan pada saat tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pilkada Serentak Kota Solo 2020 mendatang.

"Itu kan baru lisan (sikap abstain). Kita akan formalkan terlebih dahulu. Artinya dalam bentuk rekomendasi resmi atau surat resmi. Nah dari situ kemudian kami baru menyampaikan kepada publik Solo. Apa yang menjadi sikap DPD PKS Kota Solo," pungkasnya.