Datangi Kantor KPU, Mendagri Koordinasi Pilkada 2020

 Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melakukan pertemuan dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/7/2020) sore.

Upaya pertemuan itu untuk membahas sejumlah persiapan pelaksananaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Tito memastikan penyelenggaraan pemungutan suara di Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 sesuai jadwal.

Baca: PKS Terus Komunikasi dengan Achmad Purnomo Soal Pilkada Kota Solo

Menurut dia, Pilkada 2020 menjadi momentum bagi pemerintah melawan pandemi COVID-19.

"Kami ingin mereka bergerak menangani COVID-19. Kapan momentumnya? Momentumnya Pilkada.

Kenapa? Karena bagi kepala daerah, bagi petahana atau kontestan, ini pertarungan," kata Tito, pada sesi jumpa pers di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/7/2020)

Dia menjelaskan, penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah Covid-19 merupakan suatu keharusan.

Baca: KPU Umumkan Hasil Verifikasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pilkada 2020

Pertama, tidak ada satu pun ahli atau otoritas yang menjamin kapan pandemi akan selesai, satu.

Kedua, praktik di negara lain, seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, dan Polandia, menyelenggarakan pemilu.

"Amerika Serikat nanti November itu jauh lebih masif daripada kita, pilpres, senator, kongres, beberapa gubernur negara bagian, dan lain-lain.

Jadi ada yang mengubah bulan, setahun dalam catatan kami hanya beberapa yang menunda tahun, itu pun karena tradisi, petugas TPS-nya di atas 60 tahun seperti di Inggris," kata dia.

Namun, kata dia, penyelenggaraan pilkada di tengah Pandemi Covid-19 bukan sesuatu hal yang mudah. Salah satu yang harus dipersiapkan, yaitu masyarakat selaku calon pemilih.

Menurut dia, di negara demokrasi, upaya pemerintah mengontrol masyarakat relatif akan lebih sulit.

"Itu akan lebih mudah kalau kelas menenga besar, mereka terdidik, terlatih, ekonomi baik. Tapi akan sulit mengendalikan publik mengendalikan masyarakat di negara demokrasi kalau masih banyak low classnya.

Apalagi sistemnya desentralisasi di mana ada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah.

Coba lihat negara-negara yang satu, kedaulatannya ada di tangan satu orang atau oligarki sekelompok orang, relatif pengambilan kebijakan untuk pengendalian publiknya akan lebih mudah karena tangan besi mereka, tapi kan kita tidak ingin seperti itu. Kita negara demokrasi," ujarnya.

Tito mengatakan Pilkada Serentak juga akan menjadi ajang pembuktian bagi calon kepala daerah. Sebab, para calon kepala daerah diharuskan mempunyai solusi mengatasi dampak pandemi COVID-19.

"Bagi mereka ya ini power struggle, inilah momentum yang sangat penting dan ini moment rakyat membuktikan kedaulatan rakyat itu cuma di satu poin, pada waktu election setelah itu diwakili DPR hanya di election saja kedaulatan rakyat itu langsung," tambahnya.

"Kontestan harus bisa mengendalikan pendukungnya. Kalau ada kontestan enggak bisa mengendalikan pendukungnya gimana nanti jadi kepala daerah? Mengendalikan ratusan, jutaan ribu orang? Baru kendalikan seribu dua ribu engga bisa. Maka pilihlah pemimpin yang mampu menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Itulah ujian saat krisis ini,".

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Sembilan provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara, 37 kota yang menggelar pilkada tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 bertambah sebesar 456.256 pemilih.

Angka 456.256 pemilih itu merupakan data pemilih pemula tambahan. Penambahan itu mengakibatkan saat ini total DP4 sejumlah 105.852.716 pemilih dari sebelumnya. 105.396.460 pemilih