Selasa, 30 September 2025

Duet Jokowi JK

Ini Diskusi Wapres Boediono dengan Tim Transisi Jokowi-JK

Juru bicara wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat mengungkap isi Pembicaraan wapres dengan Tim transisi, Selasa (2/9/2014) kemarin sore

Editor: Gusti Sawabi
ANTARA FOTO/PRASETYO UTOMO
Wapres Boediono (kanan) menerima Kepala Staf Kantor Transisi Jokowi-JK, Rini Soewandi (kedua kanan) serta Deputi Kepala Staf, yaitu Hasto Kristiyanto (kiri) dan Andi Widjajanto di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2014). Tim Transisi menemui Boediono untuk meminta masukan khususnya di bidang ekonomi. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo 

Tribunnews.com, Jakarta - Juru bicara wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat mengungkap isi Pembicaraan wapres dengan Tim transisi, Selasa (2/9/2014) kemarin sore yang dinilainya sangat substansial dan penting.

"Intinya, Wapres meminta Tim Transisi berkoordinasi dengan Menko Polhukham, Menko Perekonomian serta Mensesneg yang sudah ditunjuk Presiden sebagai simpul koordinasi," ungkap Jubir wapres ini ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Secara lebih rinci, menurut Yopie, diskusi antara wapres dengan tim transisi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menyangkut lima hal yang merupakan perubahan struktur dan program yang ada direncana Tim Transisi, yakni:

1. Tim Transisi minta masukan bagaimana struktur lembaga kepresidenan yang tepat.

Terkait hal itu,   Wapres menjelaskan tergantung gaya kepemimpinan Presiden. "Enggak bisa ada model yang baku. Yang jelas selama ini pembagian tugas dari Presiden SBY kepada Wapres sangat fleksibel tidak terkotak-kotak berdasarkan sektor. Tugas dari Presiden untuk Wapres ditetapkan di sidang kabinet atau diskusi langsung antara Presiden dan Wapres," ujarnya.

2. Soal program jaring pengaman sosial yang selama ini ditangani Wapres.

Wapres menjawab, Kantor Wapres melalui TNP2K sudah punya data base 40% penduduk termiskin Indonesia. Mereka adalah target yang tepat untuk program jaminan perlindungan sosial.

"Jadi kalau Pemerintah baru nanti ingin menaikkan harga BBM dan memberikan kompensasi kepada penduduk miskin, data base-nya sudah siap tak perlu susah menyiapkan. Terbukti pembagian Bantuan Langsung Tunai 2013 berjalan dengan baik, dengan kesalahan yang tidak signifikan. Data ini dilindungi UU dan nanti jika pemerintah baru sudah resmi berkuasa tentu data ini dapat diakses sepenuhnya," paparnya.

3. Soal anggaran, bagaimana memasukkan program baru mulai 1 jan 2015 yang belum diakomodasi APBN 2015 yang sekarang sedang digodok di DPR?

Saran Wapres, jangan terburu-buru. Program yang baru sama sekali, masukkan saja nanti melalui revisi APBN 2015, daripada tergesa-gesa.

4. Presiden Jokowi ingin integrasi maritim dan membangun "Tol Laut".

Jawaban Wapres: Pemerintah sekarang sudah menyiapkan program yang sama cuma namanya beda. Pendulum Nusantara. Silakan dieksplorasi nanti dengan Kemenhub.

5. Bagaimana mempercepat pembangunan Papua.

Jawab Wapres: pemerintah sudah punya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Tinggal unit ini lebih dioptimalkan agar ada koordinasi lebih baik dengan pemerintah daerah.

Tags
Boediono
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved