Calon Presiden 2014

DKPP Berhentikan Ketua dan Anggota Panwaslu Banyuwangi

Tayang: Kamis, 21 Agustus 2014 18:29 WIB

Penulis: Randa Rinaldi

Editor: Hasanudin Aco

DKPP Berhentikan Ketua dan Anggota Panwaslu Banyuwangi

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie dan anggota DKPP saat memimpin sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014). Dalam sidang putusan itu DKPP menetapkan pemecatan kepada sembilan orang anggota Komisi Pemilu Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) daerah karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat, sebanyak 30 orang diberi peringatan dan 20 orang tidak terbukti melakukan pelanggaran dari 14 perkara yang disidangkan terkait pilpres. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Baca Selanjutnya:

Resmi Dilantik, BPC Hipmi Jakarta Timur Dorong Sinergi Lokal untuk Wujudkan Aksi Global

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk memberhentikan Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banyuwangi, Jawa Timur.

DKPP menyatakan teradu yang bernama Rorry Desrino Purnama selaku Ketua Panwaslu, Banyuwangi dan Totok Hariyanto terbukti melanggar kode etik.

Panwaslu dianggap tidak netral mengingat kedudukannya sebagai pengawas dalam pemilihan umum karena menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

"Teradu terbukti bertindak tidak netral dengan tidak memberlakukan hak yang sama sehingga dinilai tidak profesional," ujar Nurhidayat Sardini selaku anggota DKPP saat membacakan putusan sidang kode etik di Kementrian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2014) siang.

Gugatan ini disampaikan oleh Mas Soeroso selaku pengadu.

Ia melaporkan adanya kajian Panwaslu Banyuwangi yang kontradiktif terkait laporan dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

DKPP menilai Panwaslu dengan nama teradu telah melakukan tindakan yang salah.

Tindakan ini dinilai bisa berdampak luas dengan adanya upaya menutup-nutupi sehingga melakukan tindakan pelanggaran yang menyeluruh.

"Melakukan pemberhentian tetap kepada teradu 1 dan teradu 2 dan memerintahkan Bawaslu Jawa Timur menjalankan putusan ini,"jelasnya.