Pendidikan GOCalon Presiden 2014
Pemerintahan Mendatang Harus Ganti Budaya Perekrutan Pejabat
Pemerintahan ke depan mesti mengganti budaya perekrutan pejabat, baik dari tingkat menteri, pejabat eselon satu, ataupun eselon dua.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, mengatakan pemerintahan ke depan mesti mengganti budaya perekrutan pejabat, baik dari tingkat menteri, pejabat eselon satu, ataupun eselon dua.
"Zaman Susilo Bambang Yudhoyono perekrutan tertutup hanya SBY sendiri. Sehingga publik mengira-mengira dan bertanya-tanya. Seperti bursa Menteri Kesehatan lalu, yang muncul satu nama namun tidak jadi," ujar Febri di Cikini, Selasa (19/8/2014).
Febri menyerukan pemerintah mendatang mengumumkan proses perekrutan secara terbuka agar publik dapat ikut memberikan masukan dan penilaian. Masukan dan penilaian publik dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi presiden dan wakil presiden terpilih.
"Prosesnya diumumkan saja, biar publik memberikan masukan, tentu keputusan akhir di presiden. Publik memberikan masukan apabila terdapat track record buruk. Dengan bukti, publik dapat memberikan masukan itu kepada presiden," terang Febri.
Menurutnya, presiden dan wapres terpilih jangan pernah menganggap remeh informasi publik. Dengan partisipasi publik maka penempatan pejabat akan lebih selektif. Sehingga kesalahan dalam memilih orang dapat diminimalisir.
"Informasi tidak hanya satu pihak, tapi bisa dari banyak pihak. Ini akan membuat lebih selektif. Orang yang memiliki catatan buruk dapat diketahui. Itulah ciri-ciri negara demokratis," sambung Febri.
