Pendidikan GOCalon Presiden 2014
ICW: Seratus Koruptor Harus Diselesaikan Jaksa Agung
Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan usulan kerja anti korupsi 100 hari kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat Patutie
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan usulan kerja anti korupsi 100 hari kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam pemerintahan mendatang.
Mereka menilai pasangan Jokowi-JK harus memilih pimpinan penegak hukum dan unit pendukung pemberantasan korupsi yang bersih dan berkomitmen.
"Bagi kami diseratus hari pertama dalam penegakan hukum harus menimbulkan prahara bagi para koruptor" ujar Coordinator Devisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Juntho dalam jumpa pers kepada wartawan di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014) siang.
Emerson mengatakan Jokowi-JK sebaiknya nanti memerintahkan Jaksa Agung terpilih untuk melakukan penilaian ulang terhadap jajaran Jaksa Agung muda dan kepala kejaksaan tinggi maupun yang berada dalam jabatan strategis.
"Jaksa Agung sekarang itu dinilai, untuk dipilih apa dia punya kapasitas dan memenuhi syarat," katanya.
Tak hanya itu kata dia, Presiden juga mesti membuat keputusan Kapolri tentang proses pembinaan, promosi, dan mutasi yang transparan dan akuntabel di lingkungan kejaksaan. Serta memperkuat profesionalitas pengawasan, dan pemibinaan di internal di kejaksaan.
"Seratus hari seratus koruptor yang harus diselsaikan Jaksa Agung. Jaksa Agung harus mengkap kasus korupsi kelas kakap ditingkat penyidikan," katanya.
Selain itu, dia menyarankan, Presiden harus memerintahkan Kapolri untuk melakukan penialaian ulang terhadap jajaran struktural maupun jabatan strategis lainnya di lingkungan kepolisian.
Dilanjutkan, yang penting juga Jokowi-JK membuat keputusan Kapolri tentang proses pembinaan, promosi, dan mutasi harus transparan dan akuntabel di lingkungan kepolisian. Kemudian kata dia, memperkuat profesionalitas, pengawasan, dan pembinaan di internal kepolisian, yang merupakan bagian menjadikan korupsi sebagai prioritas.
"Kalau dia enggak sanggup, Presiden harus ganti," usainya.
