Muhammadiyah akan Memfasilitasi Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan pihaknya akan memfasilitasi rencana rekonsiliasi antara kedua Calon Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo- Jusuf Kalla.

Menurutnya hal itu adalah mutlak. Karena dampak dari proses pilpres beberapa waktu lalu menurutnya sempat mengakibatkan sedikit perpecahan di antara masyarakat.

"Rekonsiliasi mutlak, perlu. Itu merajuk kembali silaturahmi persoalan kebangsaan, Apalagi pilpres kemarin membelahkan rakyat ini. Tidak rakyat dan politisi, ulama pun terbelah," ujarnya setelah konferensi pers, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Menurutnya, rekonsiliasi yang diprakarsai oleh Presiden SBY terhadap keduanya sangat bermanfaat..

Din menuturkan, kalau Muhammadiyah wawasannya ingin memfasilitasi rekonsiliasi tersebut. Diterangkan, kalau sebelumnya pihaknya juga pernah mengusulkan kedua capres sewaktu sebelum pengumuman Pilpres, untuk berbicara antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini kembali ingin mendorong antara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta demi terwujudnya rokonsiliasi pascahasil pengumumun Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Guna kembalinya persaudaraan kebangsaan antara keduanya.

"Saya terbuka, kami menyediakan diri. Muhammadiyah khususnya, mendorong rekonsiliasi," katanya.

Din menambahkan, kepada kubu pasangan capres-cawapres yang kalah tidak melakukan sikap yang berlebihan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Begitu pun bagi kubu yang menang agar menahan diri, dan tidak berlebihan untuk merendahkan ke kubu yang kalah.

"Pesan tokoh-tokoh agama dari dulu itu sama, yang menang janganlah berlebihan. Apalagi merendahkan yang kalah. Yang kalah juga tidak perlu melakukan berlebihan, apalagi menimbulkan kekerasan. Marilah kita hindari,"ujar Din.

Dijelaskan, dalam pilpres itu sudah biasa ada kandidat yang dimenangkan maupun yang dikalahkan. Jadi kalau ada keberatan karena kecurangan, kata dia, ada jalan kontitusi lain yaitu ke Mahkama Konsitusi. Sebab, kalau pihak yang merasa keberatan tadi melakukan dengan jalan ilegal, hanya akan meruntuhkan kehidupan berbangsa dan negara, saya kira inilah moral.

Menurutnya, semua sudah ada mekanisme yang mengatur. Maka dapat serahkan kepada mekanisme konstitusi.