Jokowi Disarankan Pakai Pola 20:30:50 Saat Susun Calon Menteri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah hampir dipastikan memenangkan pemilihan presiden (Pilpres), pasangan Calon Presiden (Capres), dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Jokowi-Jusuf Kalla (JK) diminta segera mencari dan menyeleksi calon menteri di kabinet mereka.

"Melirik kemenangan Joko Widodo dari penghitungan yang belum tuntas di Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata benar sudah hampir pasti menang. Karena analisa itu dan mengingat masyarakat pemilih sudah lelah maka kami menyarankan sebaiknya Jokowi tidak menyia-nyiakan waktu untuk mempersiapkan sistem dalam menseleksi calon-calon pembantu Presiden ke dalam kabinetnya agar banyak waktu untuk menemukan putra-putra bangsa terbaik," ujar Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus, dalam siaran persnya, Selasa (22/7/2014).

"Kami sarankan demikian karena begitu besar potensi anak bangsa yang membantu Jokowi menjadi Presiden sekaligus itu menambah berat beban perhitungan baginya dalam menentukan calon Menteri," ujarnya.

Untuk mendapatkan sumber yang maksimal sekaligus mengakomodasi seluruh potensi anak bangsa tersebut, Tigor menyarankan agar Jokowi menerapkan pola 20: 30: 50.
"Pola itu berarti sumber potensi Menteri dan atau posisi yang sederajat berasal dari usulan partai politik pendukungnya sebanyak 20 persen. Lantas, 30 persen harus bersumber dari jenjang atau kaum profesional murni yang direkomendasikan oleh parpol pendukungnya atau bahkan dari parpol pengusung Prabowo Subianto. Dan 50 persen harus murni dari jenjang birokrasi atau kaum profesional yang dipilihnya sendiri," jelasnya.

Ia melanjutkan seluruh kandidat terpilih haruslan berusia maksimal berusia 60 tahun. "Mengingat kinerja yang berat ke depan di era abad 21 ini. Apalagi banyak tokoh-tokoh di dunia yang nyaris mayoritas dibawah usia 60 tahun. Menjadi sangat aneh jikalau Jokowi akan banyak menggunakan potensoi politisi dan profesional yang akan membantunya bekerja jikalau berusia diatas 60 tahun," katanya.

Selain itu dengan pola tersebut menurutnya akan membantu Jokowi untuk 'memecahkan' masalah politik yang ada. "Saat menerapkan pola tersebut diatas, Jokowi juga harus bisa dengan teliti dan tegas mensortir supaya yang dipilihnya bukanlah personal yang bermasalah baik dari sisi moral, persepsi, 'pemain lama', kinerja dan hukum. Sebab saat ini sangat banyak pendukung Jokowi yang bisa untuk mengisi posisi di Kabinet tetapi mereka sarat dengan masalah pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," katanya.

"Kalau Jokowi sampai 'tega' mengakomodir mereka yang bermasalah dimata publik dengan alasan 'balas budi' maka cenderung kualitas kinerja Kabinetnya tidak akan jauh berbeda dengan Kabinet SBY yang penuh intrik," tambahnya.

Jokowi juga harus menghindarkan memilih calon yang saat ini dipersepsikan publik sebagai kaki tangan dari pihak asing. Agar tudingan selama masa kampanye bahwa Jokowi adalah antek asing bisa ditepis.
"Semoga Jokowi mampu mengerjakan 'beban' berat itu dalam mempersiapkan pemerintahannya," katanya.