Pengamat: Koalisi Permanen Merah Putih Diragukan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Samuel Febriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi permanen yang dideklarasikan oleh partai pendukung Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Preside (Cawapres), Prabowo-Hatta, di Tugu Proklamasi beberapa hari lalu, dinilai terlalu dipaksakan.

Ari Dwipayana Pengamat politik UGM, menilai manuver politik yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Hatta tersebut ditujukan untuk menarik intensif elektoral.

“Sebelum pemungutan suara Pilpres digelar, manuver koalisi permanen dilakukan untuk memperoleh insentif elektoral. Pasca-pilpres, koalisi permanen sebagai respon dinamika internal di Golkar,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (15/7/2014).

"Dengan tujuan jangka pendek seperti itu maka "kepermanenan" dari koalisi itu diragukan. Walaupun ada upaya untuk mencari cari platform yang sama pada Pancasila namun basis kesamaan platform ideologi kebijakan belum jelas.

Akhirnya koalisi ini hanya sebagai upaya memberi rasa aman dan nyaman bagi elite setelah tanggal 22 juli,” lanjutnya.

Ia menilai kepermanenan koalisi kubu Prabowo akan menghadapi ujian pascapengumuman perhitungan suara Pilpres oleh KPU pada 22 Juli 2014 mendatang.

"Hasil Pilpres akan berimplikasi pada menguatnya polarisasi internal yang sempat tertahan menjelang Pikpres terutama di tubuh PPP dan Golkar.

Dengan polarisasi yang semakin menguat akan jadi titik kritis pada elit pengendali partai yang saat ini mengikatkan diri pada koalisi merah putih," terangnya.

Kerapuhan koalisi permanen Merah Putih nilainya semakin menguat ketika Ketua Umum Partai Demokrat tidak menghadiri deklarasi koalisi.

"Ketika dari langkah awal agak meragukan maka Koalisi Merah Putih terancam masa depannya. Lebih kebih deklarasi ini terlaku normatif, mengingatkan kita pada jargon masa kampanye," ucapnya.

"Pertanyaan yang paling krusial adalah apa tujuan dari koalisi ini dan apa beda model Koalisi Merah Putih dengan Setgab dalam KIB jilid 2. Inilah yang menyisakan rasa perih Partai Demokrat."