Cyrus: Seharusnya Lembaga Survei yang Enggan Diaudit Dipolisikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan yang seharusnya dilaporkan polisi adalah lembaga survei yang emoh diaudit Perhimpunan Opini Publik Indonesia (Persepi). Sebab, lembaga itu dinilai telah membohongi publik.

"Sebenarnya yang harus dilaporkan adalah polster yang membohongi publik. Polster yg tidak mau diaudit kemungkinan besar polster yang memang membohongi publik," ujar Hasan di sebuah kafe di Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2014).

Selanjutnya, kata dia, tim calon presiden manapun itu yang menggunakan hasil polster yang membohongi publik sebagai bahan untuk membentuk opini publik juga harusnya dilaporkan ke polisi.

"Kemudian yang harus dipidanakan adalah timses capres yang menggunakan polster yang bohong," kata Hasan. Ia menambahkan, Polster beneran itu adalah yang bekerja dengan kaidah-kaidah yang benar dan sudah diaudit.

Sebelumnya, Senin kemarin, Fadli Zon atas nama Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta Rajasa melaporkan Denny JA (pendiri LSI), Burhanuddin Muhtadi (Direktur Indikator Politik Indonesia), dan Akbar Faizal (Timses Jokowi-JK) ke polisi.

Tuduhan Fadli Zon kepada tiga orang tersebut adalah melakukan "makar" karena mengumumkan presiden terpilih melalui quick count dan exit poll.(Rahmat Patutie)