Poros Muda Indonesia Desak Bawaslu Tindak Tegas Kecurangan Pilpres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Poros Muda Indonesia untuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas seluruh pelanggaran kampanye di sejumlah daerah di Tanah Air.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat mengganggu elektabilitas pasangan capres dan cawapres secara signifikan. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Poros Muda Indonesia untuk Jokowi-JK, Andi Sinulingga di Jakarta, Selasa (1/7).

“Untuk apa fungsi Bawaslu, jika mereka tidak becus dalam menindak tegas pelanggaran-pelanggaran pemilu, ” ujar Andi.

Andi menyebutkan, pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa kampanye hitam dan sejumlah fitnah yang menyerang pasangan nomor urut dua tersebut. “Selebaran untuk tidak memilih Jokowi-JK, lalu tabloid Obor Rakyat yang menyinggung SARA,” jelas Andi.

Selain itu, Andi menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) lalai dalam mengantisipasi jumlah Data Pemilih Ganda. "Ini juga harus menjadi sorotan kinerja Bawaslu kenapa tidak ditindaklanjuti," ujarnya.

Andi menambahkan, jika Bawaslu tidak tegas dalam menindak tegas pelanggaran-pelanggaran tersebut, berpotensi memancing tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masing-masing tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden.

“Bawaslu adalah lembaga resmi yang ditugaskan mengawasi dan menginvestigasi laporan-laporan dari masyarakat. Kami mendukung sepenuhnya dan kami kritisi jika Bawaslu lemah dalam bertugas. ” tambah Andi.

Pelanggaran-pelanggaran selama kampanye yang semakin marak dan persiapan pilpres yang masih banyak kekurangan seperti masih adanya pemilih fiktif dan data pemilih ganda membuat sejumlah pihak menilai kinerja Bawaslu.

Tim Pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memperkirakan akan kehilangan sekitar enam juta suara jika Bawaslu tidak menyelesaikan masalah tersebut.