Senin, 6 Oktober 2025

Calon Presiden 2014

Poempida: Konsep Drone Jokowi Hemat Rp 300 Triliun

Tim Pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Poempida Hidayatulloh, menilai realistis program Jokowi yang akan membeli drone.

Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden pasangan nomor urut dua, Joko Widodo atau sering disapa Jokowi menyampaikan visi dan misinya saat mengikuti acara Debat Capres 2014 putaran ketiga di Holiday Inn, Jakarta Utara, Minggu (22/6/2014). Pada debat kali ini mengangkat tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional. (Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Poempida Hidayatulloh, menilai realistis program Jokowi yang akan membeli drone (pesawat tanpa awak) guna mengamankan wilayah perairan Indonesia dari kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

Karena menurut, Alumni University of Bristol, Aerospace Engineering Departmen ini, dari sisi harga, drone tidak mahal. Sebab harga drone ada pada harga yang sangat rendah hingga termahal dan tidak akan menghabiskan banyak anggaran negara.

Dijelaskannya, konteks drone yang dimaksud Jokowi adalah pesawat tanpa awak yang berfungsi. Sebagai "mata-mata" guna memantau situasi, baik di darat maupun permukaan laut. Karena drone jenis ini dilengkapi kamera yang mampu men-zooming wilayah yang diawasi hingga 200 kali. Sehingga bisa mengintai atau mendeteksi ibu jari atau anggota tubuh "musuh".

Jadi, kata dia, drone yang akan dibeli bukan lah yang dimaksudkan untuk berperang. Melainkan peran mengamankan wilayah maritim Indonesia yang selama ini kekayaan alamnya dijarah asing. Khususnya pencurian ikan selama ini terjadi telah mengakinatkan kerugian sekitar Rp300 triliun per tahun.

"Kalau dalam konteks drone pengawasan, ukurannya bervariasi, bisa mulai dari sepersepuluh, satu per delapan, atau satu per lima dari pesawat tempur biasa. Ini yang menjadi target gagasan dari Jokowi. Tujuannya bukan untuk berperang. Tapi untuk memantau kegiatan-kegiatan salah satu contohnya illegal fishing, illegal logging," jelas dalam diskusi di Kantor Media Center JKW4P, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2014).

Apalagi jelas dia, bila dibandingkan antara potensi pemasukan negara dari pencurian ikan sekitar Rp300 triliun dengan harga drone yang relatif murah. Disebutkan dia, harga per satuan drone yang sudah memiliki kualifikasi sebagai pengintai sekitar Rp20 miliar.

"Jadi jika pemerintah Jokowi kelak berniat membeli katakanlah 100 drone yang akan ditempatkan di tiga pangkalan, maka total harga ke 100 drone itu sekitar Rp 2 triliun. Jauh lebih tidak sebanding dengan potensi pemasukan Rp 300 triliun itu," jelasnya.

Selain itu, kata dia, biaya pengoperasian dan perawatannya pun cukup murah.

Belum lagi, jelas dia, pengoperasian drone juga sangat cukup sederhana. Dijelaskan pengoperasian drone cukup dilakukan pilot yang bersertifikat dan memiliki 200 jam terbang.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved