KPU Terancam Dipidana, Pemerintahan Sementara Bisa Dibentuk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Laode Ida berpendapat jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal rekapitulasi suara Pileg pada 9 Mei mendatang, maka menurut amanat UU, komisoner KPU bisa dipidana.

Karena itu, bisa dibentuk pemerintahan sementara, atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mengeluarkan Perppu atau Dekrit Presiden, untuk mengatasi darurat pemilu yang amburadul ini.

“Jadi, kalau KPU dipidana dan terjadi darurat pemilu, maka bisa dibentuk pemerintahan sementara, atau Presiden SBY mengeluarkan dekrit atau Perppu untuk mengatasi kondisi pemilu yang darurat ini. Itu tidak sulit,” tegas Laode dalam dialog kenegaraan ‘Menyongsong Pemilu 9 Juli 2014 – Refleksi pemilu 9 April 2014’ bersama sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, dan caleg terpilih Nasdem Muchtar Lutfi Andi Mutty di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Diakui Laode jika pemilu 2014 ini banyak kecurangan, manipulasi, money politics, KKN makin menggila dari pusat sampai daerah, dan mereka itulah yang akan hadir di Senayan.

“Ini wujud proses politik buruk, dan lebih bobrok dari Orde Baru. Di mana dengan mengandalkan kekuatan finansial bapak, istri, anak, menantu, dan keluarganya semua masuk Senayan, dan juga di DPRD. Mereka ini telah merampas hak politik rakyat,” ujarnya.

Menurut para pejabat di daerah dalam pemilu sekarang ini memaksakan kehendaknya dengan uang, dan jabatan untuk menuju Senayan, dan rakyat pasti kalah bertarung dengan kekuatan uang dan mata rantai kekuasaan yang besar tersebut.

“Untuk itu harus ada gerakan sosial, dan bangsa ini sedang diuji untuk Pilpres 9 Juli mendatang,” katanya.

Selain itu, Laode prihatin dengan proses politik sekarang ini, karena banyak orang yang dibesarkan oleh Presiden SBY, tapi dalam Pileg ini, mereka malah melampaui kewenangan dan mendiskriditkan SBY melalui youtube.

“Ini karena mereka yang dibesarkan SBY itu tak lagi mempunyai etika dalam berpolitik,” ujarnya.

Sementara itu menyinggung Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, yang menjadi jubir capres PDIP Jokowi, apakah menyalhi khittah NU yang tidak berpolitik praktis, menurut Laode memprotes itu tak lagi ada gunanya,

“Pasca kepemimpinan Gus Dur, mereka itu tidak bisa netral dalam politik, karena lebih menonjol kepentingan politiknya,” kata Laode.