Batas Waktu Penindakan Pelanggaran Pemilu Perlu Direvisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai meningkatnya praktik politik uang dari pemilu ke pemilu juga disebabkan peraturan yang membatasi waktu penegak hukum untuk memroses pelanggaran pemilu.

Menurut Deputi Direktur Eksekutif Perludem, Ferry Junaedi, meski ada penindakan terhadap pelaku politik uang, hal tersebut tak membuat pelaku jera. Ia menegaskan perlu dilakukan pengawalan agar penegak hukum mampu memproses pelanggar pemilu hingga proses hukumnya selesai.

"Kami menilai ada masalah dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum hanya dibatasi waktu 14 hari untuk menangani pelanggaran pemilu," ujar Ferry di Kedai Kopi Deli, Menteng, Senin (21/4/2014).

Ia berpendapat perlu dilakukan revisi terkait batas waktu penanganan kasus pelanggaran pidana pemilu. Menurutnya jika tidak direvisi, penanganan kasus pelanggaran pemilu tidak akan bisa maksimal.

"Bukan tidak mungkin banyak kasus yang dihentikan penyidikannya. Banyak pelanggaran pemilu dibawa ke polisi tanpa akhir yang baik. Artinya, semua proses di polisi bisa dihentikan dengan SP3. Ini tidak menimbulkan efek jera," paparnya.