KPU Dikhawatirkan 'Tersandera' Hasil Hitung Cepat Lembaga Swasta

Laporan Wartawan Tribunnews.com Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mengakui, pihaknya tidak mengkhawatirkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, yang memprediksi partainya tak mamu memenuhi ketentuan ambang batas parlemen.

PBB, oleh banyak lembaga yang menggelar hitung cepat, diprediksi hanya mampu meraup 1,4 persen suara pemilih. Karenanya, PBB tak bakalan memiliki perwakilan di DPR RI.

"Kami tidak mempersoalkan hasil hitung cepat terhadap nasib PBB. Kami justru mengkhawatirkan, hasil hitung cepat itu justru menyandera Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata MS Kaban, Jumat (11/4/2014).

Kekhawatiran itu, kata dia, bukan tanpa alasan kuat. Sebab, KPU bisa saja ketakutan untuk mengumumkan hasil penghitungannya kalau ternyata hasilnya jauh berbeda dengan hitung cepat lembaga swasta tersebut.

"Konsekuensinya adalah, akan ada banyak suara untuk calon anggota legislatif yang terpilih dimanipulasi," imbuhnya.

PBB, sambung mantan Menteri Kehutanan itu, kesulitan untuk mengantisipasi potensi kecurangan itu. Pasalnya, banyak panitia pemilu yang menolak untuk menyerahkan salinan formulir C1, yang berisi tabulasi suara sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Padahal, terusnya, berdasarkan Peraturan KPU nomor 26 tahun 2013 pasal 31 ayat 7, diatur soal parpol yang berhak mendapatkan salinan formulir C1.

"Partai tidak dilayani, itu bukti di lapangannya. Karena mereka (panitia) sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri," ujarnya.