Calon Presiden 2014
Sutiyoso: Kalau Jadi Presiden, Saya Lepaskan Jabatan Ketua Partai
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan akan memanfaatkan secara maksimal sisa hari yang terpakai sebelum masa tenang untuk mengunjungi daerah.
TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso, menyempatkan diri mengunjungi kantor Tribun Manado (Tribunnews.com Network) sebelum bertolak ke Kota Bitung, Rabu (2/4/2014) untuk berkampanye.
"Saya mampir ke sini (Kantor Tribun Manado) sebelum ke Bitung. Di Bitung merupakan titik ke-13 yang saya singgahi," ujar Sutiyoso.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, akan memanfaatkan secara maksimal sisa hari yang terpakai sebelum masa tenang untuk mengunjungi daerah-daerah.
"Selama 21 hari ini saya manfaatkan secara maksimal," ucapnya.
Dikatakan Sutiyoso, partai yang dipimpinnya sudah "teraniaya" sejak awal, sebab harus berjuang untuk terdaftar sebagai partai peserta pemilu.
"Partai ini sudah teraniaya dari awal, dalam undang-undang partai yang diloloskan Bawaslu hukumnya final dan mengikat, tapi kami ditolak oleh KPU. Padahal dari 17 parpol yang mengadu ke Bawaslu hanya kami yang dinilai layak, sehingga tidak perlu lagi ke PTTUN, tapi kembali lagi ditolak oleh KPU," ujar Sutiyoso.
Namun, perjuangan tak kenal lelah terus ditunjukkan Sutiyoso, mereka pun mengadu ke MA. Meski mendapat pembelaan dari MA, KPU kukuh pada pendiriannya.
"Akhirnya kami mengadukan lagi ke PTTUN dengan tuntutan KPU tidak beritikad baik," ujarnya.
Tidak hanya itu saja, Sutiyoso menceritakan saat dia mengadakan rapat koordinasi Jawa-Bali di Semarang, malah diisukan menggelar kampanye tidak sesuai jadwal.
"Padahal panitia lokal saat itu menambahi acara halal bihalal di lapangan sepak bola dan dihadiri kader, masa diisukan kampanye, sungguh keterlaluan," imbuhnya.
Menurut Sutiyoso, justru pejabat negara yang juga menjabat duduk dalam kepengurusan sebuah partai bisa saja menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai.
"Ini saya mengandai-andai, kalau jadi Presiden, paginya saya langsung lepaskan jabatan sebagai Ketua Umum PKPI. Presiden adalah Presiden Indonesia, milik semua masyarakat," ujarnya.