KPU: Pemungutan Suara Bisa Diundur Jika Bencana Tiba

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, mengaku segala kemungkinan sudah dipersiapkan menghadapi bencana alam. Termasuk mengundur waktu jika bencana tiba di hari hari pemungutan suara.

"Apabila bencana alam datang mendekati hari H dan menyebabkan tak dimungkinkan diadakan pemungutan suara pada hari bersamaan, maka UU No 8 Tahun 2012 memberi ruang untuk melakukan pemungutan suara di hari lain," ujar Husni di KPU, Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Husni menyadari saat ini bencana yang baru terjadi adalah erupsi Gunung Kelud di wilayah Kediri dan berimbas pada daerah sekitarnya. Debut akibat erupsi menyebar ke sejumlah kota bukan saja di Jawa Timur tapi juga di Jawa Tengah.

Terkait erupsi Gunung Kelud ini, KPU berharap kondisinya cepat selesai menjelang pemungutan suara. Kalau pun berlangsung lama, KPU menyiapkan plan B bagaimana dampak bencana alam bisa diatasi sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara masih bisa jalan pada jadwal yang sama.

Komisioner KPU, Arief Budiman, mengaku sudah memerintahkan KPU daerah yang terkena efek langsung dari letusan Gunung Kelud untuk turun ke bawah, menghitung data rinci mengenai logistik dan segala kemungkinan yang membuat tahapan Pemilu 2014 terkendala.

"Mereka sedang menghitung cari data detail. Perkiraan erupsi Gunung Kelud ini sampai kapan. Nanti dilakukan penjadwalan pembersihan pascaerupsi, dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya," ujar Arief terpisah.

Arief menjelaskan, jika erupsi Gunung Kelud berhenti sampai pertengahan Maret, jadwal tetap berjalan sesuai program awal terkait distribusi logistik pemilu. Namun, jika erupsi berakhir pada akhir Maret, KPU akan melakukan opsi kedua.

"Yaitu akan membangung beberapa TPS di sejumlah titik pengungsian. Tapi tetap memerhatikan apakah titik pengungsian ini berada dalam daerah aman atau tidak. Kita akan kirim tim cek ke sana mengetahui data detailnya," katanya.

Arief berharap, erupsi berakhir pertengahan Maret. Sehingga seluruh jajaran KPU sampai tingkat bawah bisa melakukan ada pembersihan lokasi yang akan didirikan TPS. Sehingga logistik pemilu seperti kotak dan bilik suara, tinta dan alat bantu lainnya bisa dikirim.

Dikatakan Arief, sementara ini KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota masih dimungkinkan untuk menanggulangi keadaan yang ada baik dalam mengelola aktifitas kegiatan dan finansialnya.

"Kalau tidak bisa tangani kita lakukan eksekusinya baik personel dan finansial," imbuhnya.