AS Desak Platform Pertukaran Kripto Jepang untuk Putus Hubungan dengan Rusia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Diplomat Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah mendesak platform pertukaran kripto berlisensi Jepang untuk berhenti berbisnis dengan Rusia, sebagai bagian dari sanksi ekonomi yang diterima Moskow setelah invasinya ke Ukraina pada Februari lalu.

Melansir dari Cointelegraph, diplomat AS meminta beberapa platform pertukaran kripto berlisensi resmi Jepang dan penambangan kripto yang berbasis di wilayah Irkutsk, Rusia, untuk menghentikan operasi di Moskow.

Daerah Irkutsk menjadi pilihan utama penambang kripto karena suhunya relatif rendah, sehingga membutuhkan mesin pendingin yang lebih sedikit. Selain itu, daerah ini terkenal karena menyediakan pembangkit listrik tenaga air yang murah.

Baca juga: Wakil Ketua The Fed: Industri Kripto Butuh Regulasi yang Lebih Kuat

Badan Jasa Keuangan Jepang (FSA) telah memerintahkan pertukaran kripto berlisensi Jepang untuk menghentikan operasi yang tersisa dengan Rusia. FSA dan Kementerian Keuangan Jepang pada Maret lalu memperingatkan perusahaan kripto untuk mengawasi transaksi yang melibatkan individu atau entitas yang terkena sanksi di Rusia dan Belarusia.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, pemerintah Jepang telah memberlakukan sanksi kepada Rusia, termasuk larangan impor emas Rusia, larangan menyediakan layanan akuntansi tertentu, dan membekukan aset Rusia.

Meskipun banyak perusahaan dan penambangan kripto Jepang tidak beroperasi secara langsung di Rusia, namun mereka memiliki anak perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan lokal Rusia, yang diduga masuk ke dalam daftar sanksi.

Baca juga: Pasar Kripto Hancur, Vauld Tangguhkan Transaksi Jual Beli Aset Digital

Semua platform pertukaran kripto yang ingin menawarkan layanan terkait kripto di Jepang, harus terdaftar di FSA. Pada 17 Juni lalu, tercatat ada 31 pertukaran kripto yang terdaftar dan berlisensi di Jepang, termasuk DeCurret, bitFlyer, Coincheck, dan OKCoin.