Lawan Sanksi Barat, Rusia Pertimbangkan Perizinan Kripto untuk Pembayaran Internasional

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Federasi Rusia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan cryptocurrency digunakan dalam pembayaran internasional.

Hal itu sebagai tanggapan Rusia terhadap sanksi yang dijatuhkan pihak Barat setelah operasi militernya ke Ukraina.

Kantor berita yang berbasis di Moskow, Interfax melaporkan pada Jumat (27/5/2022), Kepala Divisi Kebijakan Keuangan di Kementerian Keuangan Rusia, Ivan Chebeskov membenarkan Rusia sedang mempertimbangkan perizinan cryptocurrency untuk digunakan dalam pembayaran internasional.

Baca juga: Keran Gas Rusia Ditutup Industri Austria Bisa Terpukul

“Gagasan menggunakan mata uang digital dalam transaksi untuk penyelesaian internasional sedang dibahas secara aktif,” ujar Ivan Chebeskov, yang dikutip dari Cointelegraph.

Selama berbulan-bulan, pejabat Rusia melakukan pembicaraan untuk mengatur pasar kripto dan penggunaan mata uang digital di negara itu.

Namun belum ada kesepakatan yang tercapai karena adanya perbedaan pendapat, di mana Kementerian Keuangan Rusia menentang seruan Bank Sentral negara itu untuk melarang total cryptocurrency di Rusia.

Surat kabar Rusia, Vedomosti melaporkan pada Jumat kemarin, Kementerian Keuangan Rusia sedang membahas penambahan proposal baru, mengenai pembayaran internasional ke versi terbaru dari rancangan undang-undang kripto.

Dukungan untul legalisasi cryptocurrency di Rusia, tampaknya datang dari semua segmen pemerintah Rusia.

Baca juga: Terlibat Kasus Penyelundupan Dengan Rusia, Kargo Minyak Iran Disita Pemerintah Amerika

Menteri Perdagangan Rusia, Denis Manturov mengatakan Moskow berencana segera melegalkan pembayaran kripto. Pada bulan April lalu, Kementerian Keuangan Rusia mendukung pengesahan RUU yang diberi judul “On Digital Currency”.

Pada bulan yang sama, Gubernur Bank Rusia, Elvira Nabiullina mengakui sedang mempertimbangkan kembali sikap penolakannya terhadap aset digital. Nabiullina mengatakan, kripto sedang dipertimbangkan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi dampak sanksi Barat terhadap ekonomi Rusia.

Belum ada kejelasan mengenai bagaimana Rusia dapat menggunakan aset digital untuk melawan sanksi Barat, mengingat pasar kripto yang tidak cukup besar untuk mendukung kebutuhan transaksi suatu negara yang berdaulat.

Mengantisipasi kemungkinan aset digital dijadikan sebagai alat untuk menghindari sanksi keuangan, Kantor Pengawasan Aset Asing AS telah melarang warganya untuk melakukan bisnis dengan individu atau entitas dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk secara Khusus dan Orang yang Diblokir (SDN).