Pelajar yang Ingin Demonstrasi di Depan Gedung DPR Ada yang Berasal dari Cirebon Jawa Barat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi mengungkapkan ratusan pelajar yang ingin mengikuti demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, lantaran mendapat informasi dan provokasi dari jejaring media sosial.

Demonstrasi adalah bentuk penyampaian pendapat secara terbuka di ruang publik, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyuarakan aspirasi, protes, atau tuntutan terhadap suatu isu sosial, politik, ekonomi, atau kebijakan pemerintah.

Baca juga: Banyak Pelajar yang Ikut Demonstrasi di Depan Gedung DPR, KPAI: Ada yang Diajak Alumni

Gedung DPR adalah bangunan utama tempat berkantornya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang juga menjadi pusat aktivitas legislatif nasional bersama MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). 

"Mereka dapat informasi dari medsos ajakan atau provokasi medsos. Mereka sebagian berseragam tidak izin orang tuanya bolos dan ini jam pelajaran ini menjadi keprihatinan dan perhatian kita bersama," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di lokasi aksi, Kamis (28/8/2025).

Baca juga: Empat Pelajar Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Buruh di Gedung DPR, Digiring ke Polda Metro Jaya

Ade pun meminta agar aspirasi bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

"Jadi mohon bijak sekali lagi bijak bermedsos jangan gunakan medsos untuk hal-hal yang tidak baik apalagi mengajak orang, karena medsos ini kan viewersnya, audiensnya bisa segala kalangan bisa segala umur," sambung Ade.

Berdasarkan laporan yang diterimanya pada 08.30 WIB, sebanyak 120 pelajar diamankan di sejumlah lokasi. Mereka di antaranya berasal dari Bekasi, Purwakarta, hingga Cirebon Jawa Barat.

Ia mengklaim pengamanan itu dilakukan sebagai upaya melindungi para pelajar.

"Jadi niatnya itu untuk melindungi kenapa 120 pelajar ini dicegah karena mereka mau bergerak ke sini ke Gedung DPR-MPR RI untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa dalam bentuk demonstrasi ini sangat kami sayangkan ya," ucapnya.

Ade memaparkan, Polres Metro Bekasi Kabupaten berhasil mencegah 48 pelajar yang ingin ke Gedung DPR. Mereka di antaranya berasal dari Indramayu dan Cirebon.

Cirebon adalah sebuah kota di pesisir utara Pulau Jawa yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. 

Jarak Cirebon ke Jakarta berkisar antara 220 hingga 250 kilometer, tergantung rute yang diambil dan titik awal serta akhir perjalanan.

Kemudian, Polres Metro Tangerang Kota berhasil mencegah 11 pelajar asal Serang. Polres Metro Bekasi Kota mencegah 29 anak pelajar yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta.

"Kemudian jajaran Polres Metro Depok ada 7 siswa atau pelajar yang dilindungi diayomi," tutur dia.

Baca juga: Demo Buruh, DPR Terapkan WFH bagi Pegawai

Sementara, Polres Metro Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap 25 pelajar. Sehingga totalnya ada 120 orang.

Pelajar adalah individu yang aktif dalam proses pembelajaran, baik di lingkungan pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, maupun dalam konteks informal seperti kursus, komunitas belajar, atau pembelajaran mandiri.

Sebagai informasi, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja hadir dalam aksi ini untuk menyuarakan enam tuntutan utama.

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Buruh menuntut penghapusan sistem kerja alih daya dan meminta kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

2. Stop PHK. Pemerintah diminta segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi.

3. Reformasi Pajak Perburuhan. Tuntutan mencakup kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7.500.000 per bulan, penghapusan pajak atas pesangon, THR, JHT, serta penghentian diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan yang telah menikah.

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Buruh menolak mekanisme omnibus law dan mendesak agar RUU Ketenagakerjaan menjamin kepastian kerja, upah layak, serta perlindungan sosial.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset. Tuntutan ini dianggap penting sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.

6. Revisi RUU Pemilu. Buruh mendesak adanya perombakan sistem Pemilu 2029 agar lebih demokratis, adil, dan partisipatif.