Ekonomi Biru Jadi Tumpuan Pengembangan Sektor Maritim di Era Prabowo
Selain ikan, potensi besar ini juga mencakup sumber daya energi laut, migas, transportasi laut, hingga pariwisata bahari
Penulis:
Choirul Arifin
Editor:
Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto punya peluang besar menata dan mengembangkan potensi ekonomi yang sangat luar biasa di sektor maritim.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia juga memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer dengan potensi perikanan yang sangat besar.
Selain ikan, potensi besar ini juga mencakup sumber daya energi laut, migas, transportasi laut, hingga pariwisata bahari.
Namun sayangnya, perhatian pemerintah terhadap sektor maritim selama ini kerap timbul tenggelam.
Isu maritim sering hanya muncul saat kampanye politik, sementara implementasi kebijakan masih terbentur tumpang tindih regulasi dan lemahnya tata kelola.
Baca juga: Kemenhub Usul Bus Transjakarta Reguler ke Pelabuhan Tanjung Priok Diaktifkan Lagi
Pengamat maritim Dr Yulian Paonganan mengatakan, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul harapan baru bagi kebangkitan sektor maritim Indonesia.
Salah satu program strategis yang dicanangkan adalah Ekonomi Biru, yang diposisikan sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Menurut ekonom lulusan IPB Bogor ini, Ekonomi Biru tidak hanya bicara soal perikanan.
Di dalamnya terdapat potensi besar seperti ocean renewable energy, migas, pelayaran, industri galangan kapal, hingga digitalisasi logistik maritim.
“Seluruh sektor itu dapat menjadi mesin penggerak ekonomi baru bila dikelola secara serius dan terintegrasi,” kata dia dikutip Kamis (21/8/2025).
Menurutnya, ikan merupakan sumber kekayaan yang nilainya bisa melampaui emas dan permata.
"Agar program Ekonomi Biru berjalan optimal, pemerintah perlu menyinkronkan kebijakan antar kementerian dan lembaga,” ungkapnya.
Selesaikan Tumpang Tindih Regulasi Maritim
Dia juga merekomendasikan ke pemerintahan Prabowo agar segera menyelesaikan tumpang tindih regulasi di sektor kelautan.
Menurut dia, tumpang tindih aturan l harus segera dibereskan, termasuk penataan institusi negara yang bertanggung jawab di sektor maritim.
Dengan langkah itu, visi menjadikan Indonesia sebagai negara maritim berkelas dunia dapat benar-benar diwujudkan.
“Jika tata kelola laut tertata dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali jaya di lautan, sebagaimana kejayaan maritim Nusantara di masa lalu,” tegasnya.(fin/tribunnews)
Istana Ungkap Alasan Prabowo Reshuffle 5 Menteri hingga Menkopolkam dan Menpora Baru Belum Dilantik |
![]() |
---|
Ke Istana, Perwakilan Mahasiswa Bantah Kompromi Tuntutan Kepada Pemerintah |
![]() |
---|
Partai Demokrat: Noel Tak Layak Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo |
![]() |
---|
Prabowo Undang Ormas Islam di Tengah Gelombang Demo, Mahfud MD: Bagus, tapi Tak Tepat |
![]() |
---|
Demi Jaga Hubungan Baik, Presiden Prabowo Bertolak ke Beijing Penuhi Undangan Presiden Xi Jinping |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.