Geram Johnny G Plate Diisukan Mundur, NasDem: Enggak Benar Itu, Siapa yang Goreng Isu ? 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate
membantah isu yang menyebut dirinya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Johnny menyatakan dirinya masih bertugas sebagai menteri.

"Kami sampaikan hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny dalam keterangannya, Kamis
(5/1).

Johnny menegaskan perombakan kabinet adalah kewenangan presiden. Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden sesuai dengan konstitusi Indonesia.

“Namun demikian perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan merubah atau mengganti
anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai Konstitusi Indonesia,” katanya.

Jhonny pun percaya bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami akan hak prerogatif yang dimiliki presiden itu. Maka itu ia meminta partai politik memaklumi dan menjaga hak konstitusional presiden tersebut.

“Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang didistribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasinya dapat dipertanggungjawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya beredar kabar Johnny G. Plate mundur dari jabatan Menkominfo. Ia dikabarkan mundur seiring menguatnya isu perombakan kabinet yang akan dilakukan presiden dalam waktu dekat.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem juga telah membantah isu sekjen partainya itu mundur sebagai Menkominfo. Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali mempertanyakan pihak yang menyebarkan isu tersebut.

"Enggak bener itu. Yang edarkan siapa? Yang goreng-goreng siapa lagi itu? Bilang,
yang enak digoreng itu tahu, tempe bukan berita bohong," kata Ali.

Ali mengaku telah berkomunikasi dengan Johnny. Menurutnya, dalam komunikasi itu tak ada pembicaraan mengenai pengunduran diri tersebut.

"Saya barusan bicara sama pak Johnny. Kalau untuk mundur enggak," ujar Ali.

Ia pun tak mengetahui apakah isu tersebut sudah didengar oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

"Pak Surya lagi di luar negeri. Tapi menurut kami kabar itu enggak benar," tandasnya.

Terpisah Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut bahwa perombakan kabinet kemungkinan akan dilakukan bulan ini.

“Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng,” kata Ngabalin, Kamis (5/1).

Ngabalin mengatakan bila nantinya Presiden Jokowi jadi melakukan reshuffle, para menteri yang diganti diminta untuk tidak marah dan harus tetap tersenyum.

“Kalau nanti ada menteri yg diganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal anda
dipilih. Jangan marah, jangan dongkol, karena waktu anda sudah sampai di sini saja. Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau,” katanya.

Presiden Jokowi belum mau berbicara panjang soal rencana perombakan kabinet atau Reshuffle.

Ia sebelumnya hanya meminta awak media menunggu kabar perombakan
kabinet tersebut.

“Tunggu saja,” kata Presiden di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1).

Termasuk kapan reshuffle akan dilakukan, Jokowi juga memberikan jawaban yang sama.

“Ditunggu saja,” katanya.

Baca juga: Nasib 3 Menteri NasDem Jelang Reshuffle hingga Menkominfo Bantah Mundur dari Kabinet

Belakangan isu menteri dari Partai NasDem akan dicopot mencuat seiring dengan deklarasi yang dilakukan NasDem mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden.

Saat ini ada tiga pos menteri yang diisi oleh kader Partai NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan kepada NasDem agar menarik mundur menterinya dari Kabinet Indonesia Maju juga dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat. Ia berharap dua menteri dari Partai NasDem segera mundur.

Tapi bukan Johnny, Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dievaluasi.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Baca juga: Waktu Reshuffle Makin Dekat, Ini Sinyal dari Jokowi dan Ali Ngabalin

Djarot mengatakan sebagai anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi. Djarot menilai dua menteri itu tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yamg disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Ia mencontohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.

"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya
adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.

Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.

"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.

Baca juga: Kata NasDem soal Menterinya Diminta Gentle Mundur Sebelum Di-reshuffle: Kami Pendukung Utama Jokowi

Atas desakan yang dilontarkan Djarot itu, Johnny G Plate yang juga merupakan Sekjen Partai NasDem menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny.

Ia pun mengingatkan semua pihak agar tak membuat ruang diskursus politik menjadi bising tidak bermanfaat.

"Enggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujar Johnny.

Johnny juga mengungkapkan bahwa semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju, termasuk NasDem, harus siap untuk direshuffle dari kabinet. Hal itu menurut Johnny karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Semua partai yang bagian dari anggota koalisi harus menerima bahwa yang menentukan kabinet merubah kabinet adalah hal prerogatif presiden," ujar Johnny.

Baca juga: Presiden Jokowi Beri Sinyal Lagi soal Reshuffle Kabinet , Ali Mochtar Ngabalin: Mungkin Januari Ini

Johnny menegaskan seorang menteri tugasnya untuk membantu presiden. Maka dari itu dirinya juga siap jika itu keputusan presiden.

"Secara pribadi apa lagi, kita di sini sebagai pembantu presiden melaksanakan kebijakan dan arahan presiden ya itu sepenuhnya ada pada presiden," jelasnya.

Kemudian Johnny juga mengatakan bahwa Nasdem terus berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. NasDem kata dia, akan terus konsisten terhadap komitmen penentuan anggota kabinet, perubahan anggota kabinet merupakan kewenangan prerogatif presiden.

"Sejak awal membangun koalisi memperjuangkan capres, memenangkan capres bersama-sama koalisi 2014 dan 2019 melaksanakan pembangunan negara bersama koalisi dengan baik," ungkapnya.(tribun
network/fik/mam/frs/dod)