Pengamat Nilai Rencana Reshuffle Kabinet Lebih Karena Faktor Politis

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang adanya perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) dalam waktu dekat.

Hanya saja Presiden Jokowi belum menyebutkan kapan reshuffle kabinet tersebut akan dilakukan.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai rencana perombakan kabinet kali ini lebih kepada faktor politis ketimbang kinerja para menteri.

"Lebih pada faktor politis," kata Ujang saat dikonfirmasi, Rabu (28/12/2022).

Dugaan perombakan kabinet dilakukan karena faktor politis bukan tanpa sebab.

Baca juga: Populer Nasional: Kata BMKG soal Potensi Badai Dahsyat Hari Ini, Wapres Minta Tunggu soal Reshuffle

Pasalnya isu reshuffle muncul setelah NasDem mengumumkan sosok Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Di mana, sosok Anies Baswedan dianggap bersebrangan dengan kebijakan Presiden Jokowi.

Adapun, dalam kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Ujang berkeyakinan, ada desakan dari partai kecil atau non parlemen pendukung Presiden Jokowi mengisi pos menteri tersebut.

Karena selama ini, perwakilan partai non parlemen atau kecil tersebut hanya mengisi jabatan wakil menteri.

"Kalau Perindo dapat menteri, mestinya PBB (Partai Bulan Bintang) dan PSI dapat menteri, itu koalisi Jokowi di non parlemen," jelas Ujang.

Meski demikian, semuanya menjadi hak prerogatif presiden.

Menueurt dia, apapun bisa terjadi dan semakin bisa terlihat saat mendekati pengumuman, terlebih jika dari NasDem diganti.

Baca juga: FX Rudy Bantah Bicarakan Isu Reshuffle Kabinet saat Bertemu Jokowi, Mengaku Hanya Mampir ke Istana

"Mungkin dari NasDem diganti, karena NasDem sudah dianggap tidak cocok oleh Jokowi. Itu mungkin saja, atau mungkin saja tidak, tergantung kepentingan politik Jokowi dalam reshuffle nanti," katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi sendiri tidak banyak berbicara saat ditanya mengenai rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Jokowi hanya menyimak pertanyaan yang dilayangkan wartawan soal reshuffle kabinet usai meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap 1, Senin (26/12/2022).

“Ya saya dengar,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle kabinet.

Jokowi hanya memberikan clue saat ditanya mengenai saran PDIP soal menteri yang harus direhuffle yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Diketahui kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem.

Baca juga: Tiga Fakta Terbaru Soal Reshuffle Kabinet, Termasuk Reaksi Jokowi saat Ditanya Nasib Menteri Nasdem

“Cluenya (Jokowi mengangkat kedua tangannya dengan jari membentuk huruf O-red),” kata Jokowi.

Isu reshuffle kabinet menguat seiring Partai NasDem mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan jadi calon presiden atau Capres 2024.

Terlebih, Ketua Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat meminta supaya Jokowi melakukan evaluasi terhadap menterinya setelah isu reshuffle kabinet bergulir.

Djarot pun menyoroti satu contoh di mana Indonesia saat ini masih melakukan impor beras.

Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kata Djarot kepada awak media di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Djarot pun menyebut ada dua menteri yang harus dievaluasi, kedua menteri ini berasal dari Partai NasDem.

Adapun kedua menteri yang diminta Djarot supaya dievaluasi oleh Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," katanya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya.

Sehingga nanti program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh pak jokoei itu betil betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," katanya.