Daftar Capres Hasil Musra Bandung: Jokowi dan Sandiaga Urutan Teratas, Adakah Nama Anies Baswedan?

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia I yang digelar Gabungan relawan Presiden Jokowi di Kota Bandung, akhirnya melahirkan sejumlah nama calon presiden. Adakah nama Anies Baswedan?

Relawan mengungkapkan nama-nama capres yang dikatakan harapan rakyat tersebut.

Bukan Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Ridwan Kamil dan tokoh-tokoh yang digadang dalam sejumlah lembaga survei, melainkan nama Joko Widodo menjadi calon presiden yang paling diharapkan oleh rakyat berdasarkan hasil Musra.

Jokowi meraih 1.704 suara atau sebesar 29,79 persen dari sekitar 12.000 peserta Musra yang hadir saat itu.

Di posisi kedua, ada Sandiaga Uno yang mendapat 986 suara atau sekitar 16,92 persen.

Kemudian, di posisi ketiga, ada Ganjar Pranowo yang meraih 921 suara atau 16,10 persen.

Setelahnya, ada Prabowo Subianto yang mendapatkan 635 suara atau 11,10 persen.

Di posisi kelima, ada Anies Baswedan yang meraih 516 suara atau 9,02 persen.

Kemudian, di posisi keenam ada Ridwan Kamil yang meraih 296 suara atau 5,17 persen.

Setelahnya, ada Puan Maharani yang meraih 238 suara atau 4,16 persen.

Lalu, ada Dedy Mulyadi yang meraih 164 suara atau 2,87 persen.

Kemudian, Moeldoko yang meraih 147 suara atau 2,57 persen.

Selanjutnya, Andika Perkasa yang meraih 81 suara atau 1,47 persen.

Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres di Pilpres 2024.

Baca juga: Survei Poltracking: 66,2 Persen Masyarakat Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Adapun aspirasi dalam Musra I disampaikan secara e-voting.

Ketua Pelaksana Musra I Bandung Panel Barus mengatakan, meski dihadiri oleh sekitar 12.000 peserta, tetapi tidak semuanya melakukan e-voting.

"Tidak semua peserta mengikuti e-voting karena syaratnya adalah yang memiliki smartphone," kata Panel saat pemaparan hasil Musra I di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2022).

Dengan demikian, total ada 5.721 peserta Musra I yang mengikuti e-voting.

Hasan Nasbi Kritik Projo Kembali Minta Jokowi 3 Periode

Sebelumnya, pernyataan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) dalam Musyawarah Rakyat (Musra) yang mengharapkan masa kekuasaan Presiden Joko Widodo hingga 3 periode dengan membandingkan mantan kanselir Jerman Angela Markel dan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher mendapatkan kritik.

Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, selain sistem politik yang berbeda antara kedua negara, sistem parlementer seperti Jerman dan Inggris, memudahkan pemimpin atau Perdana Menteri (PM) dijatuhkan kapan saja.

"High risk high return. Thatcher dan Merkel berkuasa dalam sistem parlementer. Mereka tak ada batasan berkuasa. Selama partai mereka menang, otomatis jadi PM atau kanselir. Tapi juga bisa jatuh kapan saja, baik oleh parlemen, atau pun oleh tantangan sejawat dalam partai sendiri," kata Hasan kepada wartawan, Senin (29/8/2022).

Hasan mengatakan sudah beberapa contoh jatuhnya perdana menteri di negara yang menganut sistem parlementer.

Dia mengambil contoh bagaimana mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher yang mundur bukan karena kalah pemilu, melainkan ditantang dan kalah voting oleh rekan separtainya John Major.

John Major lalu berkuasa 7 tahun dan kalah dalam pemilu dari partai buruh yang memenangkan Tony Blair.

"Tony Blair berkuasa 10 tahun tapi kemudian ditantang internal partai oleh Gordon Brown. Kalah Tony, lalu digantikan Gordon selama 3 tahun. Setelah itu Gordon Brown kalah pemilu," ujar dia.

Begitu juga Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dikatakan Hasan, yang baru saja "mundur" karena keinginan partainya sendiri, Partai Konservatif.

"Boris Johnson itu menantang Theresa May dari partai sendiri. Theresa berkuasa 3 tahun, kemudian kalah dengan Boris yang juga berkuasa hanya 3 tahun, mau Indonesia seperti itu?" tanya Hasan.

Hasan pun menyarankan Projo jika ingin meniru model kepemimpinan negara lain, harus disesuaikan dengan keadaan.

Menurutnya, boleh saja jika Projo ingin sistem politik di Indonesia tidak ada pembatasan masa jabatan kepala pemerintahan.

"Namun, informasinya utuh, kasih bayangan bahwa kita akan kembali ke era parlementer seperti masa 1945-1959, atau kita kembali ke orde baru (orba). Tinggal pilih saja," lanjutnya.

Sebaliknya, lanjut Hasan, pernyataan Projo terlihat seolah-olah ingin meniru Margareth Thatcher dan Angela Merkel tetapi dengan sistem presidensil.

"Kalau mau bertahan dengan sistem presidensil tapi dengan jangka waktu yang panjang, Projo bisa sebut ingin meniru Xi Jinping, Putin, Erdogan, Fidel Castro, atau paling ekstrim Kim Jong Un. Atau ya sekalian saja bilang kita mau kembali ke Orde Baru, niru Pak Harto. Yang demo Pak Harto dulu kudu ziarah ke makam Pak Harto sekalian minta maaf," kata dia.

"Tidak usah malu- malu menyebut mereka sebagai contoh, Kalau contohnya Thatcher dan Merkel itu namanya ngapusi (menyesatkan publik)," pungkas Hasan.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan semua relawan sepakat Presiden Joko Widodo melanjutkan masa jabatan hingga tiga periode.

Budi berkata ada dilema mengenai masa jabatan presiden di Indonesia. Dia mempertanyakan kenapa konstitusi membatasi masa jabatan presiden.

Dia berkata Angela Merkel bisa memimpin Jerman hingga 16 tahun. Begitu pula Margareth Thatcher yang memimpin Inggris sekian periode.

Untuk diketahui, Angela Merkel merupakan mantan kanselir Jerman yang menjabat dari 2005 hingga 2021. Wanita berusia 68 tahun itu berasal dari partai CDU yang juga merupakan seorang ilmuwan.

Sementara, Margareth Thatcher adalah perdana menteri Inggris yang memimpin dari 1979 hingga 1990. Selama masa kepemimpinannya, Thatcher dikenal sebagai The Iron Lady karena gaya kepemimpinannya yang tanpa kompromi.