Panja Soroti Data Kemenkes Mengenai Vaksin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Panitia Kerja Pengawasan Vaksin Covid-19 memiliki catatan terkait data yang disajikan Kementerian Kesehatan.

Menurut Panja, data yang disajikan Kemenkes tidak konsisten dengan rapat-rapat sebelumnya.

Ketua Panja Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan ada permintaan agar data-data tersebut dicek kembali.

Hal itu terungkap dalam rapat Panja Vaksin di Gedung DPR, Selasa (31/5/2020).

"Ada permintaan untuk kita mengecek data-data yang memang kalau cermati dari rapat pertama, ini antara sesama Kementerian dan Lembaga bisa berbeda, bahkan antara Kementerian yang sama atau Ditjen yang sama," kata dia.

Baca juga: Banyak Vaksin Covid-19 yang Kadaluarsa di Gudang Penyimpanan

Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI ini mengatakan ada usulan mengenai permintaan kepada BPK agar mengaudit data-data tersebut.

"Tadi juga ada usulan kami akan meminta laporan BPK yang ada maupun catatan rapat dari teman-teman Panja itu akan menjadi bagian dari Surat Panja kepada BPK RI melalui pimpinan DPR," tegas Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini. 

Melki menambahkan bahwa akan meminta semua data yang diperoleh BPK RI melalui pimpinan DPR.

"Data yang sudah ada ini akan kita bisa dapatkan lebih detail dan kita akan meminta terkait data yang perlu kita luruskan, dan BPK sangat otoritatif terkait hal ini," ucapnya. 

Saat memimpin rapat, Melki juga meminta pemerintah terkait data yang tidak konsisten ini untuk diperbaiki. 

"Apakah dalam perencanaan atau salah ketik dapat diperbaiki jangan sampai salah seperti ini, kalau dilihat lebih lanjut tidak ada kesamaan antara data kemarin dan hari ini," tegasnya.

Baca juga: Pemerintah akan Musnahkan Vaksin Covid 19 Kadaluarsa

Tidak adanya sinkronisasi data vaksin yang riil, menjadi kritikan tajam Anggota Panja, menurut Dirjen Farmalkes bahwa mulai bulan Mei 2022 tidak lagi menerima donasi vaksin.

Sedangkan Menurut Menkes masih akan datang lagi donasi vaksin sebesar 50 juta sampai dengan Desember 2022.

Vaksin Zifivax dan Vaksin Merah Putih sudah masuk dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Surat Edaran Dirjen P2P Kemenkes tentang Jenis Vaksin dalam vaksinasi Program.

Namun belum ada kepastian kapan dan berapa yang akan dibeli oleh pemerintah, Tidak ada perencanaan yang Baik oleh kemenkes.