PKB Sebut 272 Plt Kepala Daerah Bisa Pengaruhi Peta Pilpres 2024
Sebanyak 272 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya pada 2022-2023 mendatang.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 272 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya pada 2022-2023 mendatang.
Nantinya, posisi kepala daerah yang habis masa tugasnya tersebut akan diisi Pelaksana Tugas (Plt) yang akan bertugas sampai terpilihnya kepala daerah baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Dari 272 kepala daerah tersebut, rinciannya ada 24 gubernur dan 248 bupati dan wali kota.
Kondisi tersebut dinilai bisa berpengaruh terhadap peta Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Sebab, beberapa daerah yang selama ini dipimpin oleh kepada daerah dari kader Parpol tertentu, bisa berubah peta kekuatan Parpol di daerah tersebut.
Apalagi jumlahnya sangat banyak, mencapai 272 Plt kepala daerah.
Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat untuk Capres 2024
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, adanya variabel pergantian kepala daerah oleh Plt mulai 2022-2024 mendatang, selama ini luput dari pengamatan sejumlah lembaga survei ketika melakukan survei politik nasional.
Umumnya, hal yang sering disorot oleh lembaga survei adalah popularitas maupun elektabilitas nama-nama calon tertentu yang lebih memiliki nilai jual dalam pemberitaan media.
”Pilpres 2024 itu berbeda dengan momentum-momentum 4 kali pilpres langsung sebelumnya. Saat ini ada pandemi Covid-19 dan ada 200 sekian kepala daerah yang di-Plt. Ini lolos dari pengamatan survei-survei. Apakah ada pengaruh Plt kepala daerah dengan Pilpres 2024? Lembaga survei enggak pernah merilis itu karena lebih tertarik melihat nama-nama popular,” kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (28/12/2021).
Baca juga: Respons Golkar Sikapi Elektabilitas Airlangga Menurut Survei PRC: 2 Tahun Masih Panjang
Karena itu, Gus Jazil mengatakan bahwa PKB berinisiatif untuk mengajak partai politik (Parpol) lainnya untuk duduk bersama untuk menyusun agenda bersama demi kepentingan bangsa ke depan.
”Kami terbuka untuk duduk bersama parpol manapun asal memiliki visi dan misi yang sama untuk kepentingan bangsa ke depan. Bila perlu, PKB yang akan memimpin poros baru nanti. Apapun itu, yang penting kita duduk bersama dulu, ngopi-ngopi dulu,” katanya.
Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan bahwa Pilpres 2024 benar-benar berbeda dengan Pilpres sebelumnya.
Selain faktor pandemi Covid-19 dan adanya 272 Plt kepala daerah, pada Pilpres 2024 mendatang juga tidak ada calon presiden (capres) petahana sehingga semua tokoh berpeluang untuk merebut estafet kepemimpinan nasional menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah dua periode menjabat.
Secara konstitusi, Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk periode ketiga kecuali ada amandemen undang-undang dasar (UUD).
