Survei Indikator, Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Hanya 58,1 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei terbaru Lembaga Survei Nasional Indikator Politik menemukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden RI Jokowi mencapai 58,1 persen, dengan perincian 2,3 persen responden merasa sangat puas dan 55,8 persen cukup puas.

Sementara itu 36,4 persen responden lainnya merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi dengan 34 persen merasa kurang puas dan 2,4 persen responden menyatakan tidak puas sama sekali.

"Mayoritas 58.1 persen, merasa sangat atau cukup puas dengan dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekitar 36.4% cenderung tidak puas," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil surveinya secara daring, Minggu (26/9/2021).

Meski angka kepuasan masyarakat dengan kinerja Presiden Jokowi masih berada di atas 50 persen, namun masih cukup disayangkan.

Pasalnya, angka tersebut menurun jika dibandingkan dua tahun lalu atau tepatnya sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Baca juga: Faldo Maldini Respons Ultimatum BEM SI ke Jokowi

Jika menilik, hasil survei yang dilakukan pada dua tahun lalu di bulan yang sama, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden berada di atas angka 70 persen dengan angka tertinggi 72 persen.

Namun, setelah pandemi melanda Indonesia yakni sekira Mei 2020 tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi terus menurun, dari 66 persen hingga kini 58,1 persen.

"Kepuasan terhadap kinerja presiden cenderung menurun, terutama dalam dua tahun terakhir," beber Burhanuddin.

Sebagai informasi, penyelenggaraan survei ini dilakukan melalui asumsi metode simple random sampling, dengan sampel sebanyak 1.200 responden.

Dalam praktiknya survei ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error (MoE) sekitar kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun untuk keseluruhan sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Sementara itu, kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menurun, sehingga menempatkannya di bawah TNI, Presiden, Polri.

Dalam survei Indikator Politik terkini, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya 65 persen. Sementara itu, responden yang menyatakan tidak percaya yaitu 26 persen.

"Biasanya KPK kalau tidak nomor dua,satu.

Mungkin hanya kalah dengan TNI. Tapi sekarang merosot ke peringkat empat dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap KPK," ujar Burhanuddin.

Lembaga yang paling dipercaya publik dalam survei tersebut adalah TNI dengan tingkat kepercayaan 90 persen.

Berikutnya disusul presiden dengan tingkat kepercayaan 82 persen dan Polri dengan tingkat kepercayaan 71 persen.

Baca juga: Mayoritas Masyarakat Menilai Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Alami Kemunduran

Di bawah KPK, secara berturut-turut ada kejaksaan dengan tingkat kepercayaan 61 persen, MPR dengan tingkat kepercayaan 57 persen, DPD dengan tingkat kepercayaan 52 persen, DPR dengan tingkat kepercayaan 50 persen, dan partai politik dengan tingkat kepercayaan 48 persen.

Menurut Burhanuddin, menurunnya tingkat kepercayaan terhadap KPK merupakan sebuah temuan yang mengejutkan. Namun, lanjut dia, penurunan tingkat kepercayaan publik ini dapat dipahami, terutama setelah adanya revisi UU KPK pada 2019.

"Kalau DPR atau parpol saya tidak heran kalau trust-nya rendah, dari dulu tidak naik kelas tingkat kepercayaan publik terhadap kedua institusi ini. Tapi kalau KPK turun buat saya ini berita baru, meskipun buat masyarakat sipil ini bukan hal yang mengagetkan terutama setelah revisi UU KPK," ucapnya.

Hal lain yang terekam dalam survei ini adalah soal kekompakan TNI dan Polri. Burhanuddin mengungkapkan, berdasarkan survei, mayoritas warga yaitu 83.3 persen menyatakan TNI-Polri kompak dalam menjaga keamanan selama pandemi Covid-19.

"Secara umum masyarakat menilai kompak, bagaimana polisi dan TNI menjaga keamanan selama masa wabah," kata dia.(Tribun Network/fan/riz/wly)