Survei: Pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 Cenderung Tak Percaya Vaksin Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA—Pendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin di Pilpres 2019 lalu lebih percaya  vaksin Covid-19 daripada pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Pendukung Prabowo-Sandi 2019 itu cenderung tidak percaya vaksin (39,7 persen-red), efektivitas vaksin, ketimbang pendukung Pak Jokowi,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis secara virtual hasil survei Indikator: ‘Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi Covid-19,’ Minggu (21/2/2021).

Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Minggu (21/2/2021) menunjukkan 59,5 persen pendukung Jokowi-Maruf percaya pada vaksin. Sementara mereka yang tidak percaya 24,8 persen.

Baca juga: Alasan Tak Mau Divaksin, Tidak Halal Hingga Vaksinasi Harus Membayar

Sedangkan pendukung Prabowo-Sandi hanya 45,4 persen percaya vaksin Covid-19, selebihnya 39,7 persen tidak percaya.

Untuk meningkatkan target vaksin, dia menyarankan jangan hanya Jokowi terlalu ditonjolkan terkait program vaksinasi di Indonesia.

Ia mendorong Prabowo dan Sandiaga juga ditampakkan perannya dalam mempromosikan pentingnya vaksinasi.

“Ini saran saya kepada pemerintah yang divaksin atau yang ditonjolkan jangan hanya Presiden Jokowi, tetapi juga Pak Prabowo dan Sandiaga lakukan vaksin ramai-ramai,” jelasnya.

Dari temuan ini, imbuh dia, diketahui masalah vaksin bukan hanya soal teknis kesehatan, tetapi juga politik.

Baca juga: Menurut Survei, Ini Alasan Utama 41 Persen Orang Indonesia Tidak Mau Divaksin Covid-19

“Ini temuannya bahwa program vaksin ini bukan semata-mata problem teknis kesehatan, tetapi juga program politik, psikologi dan lainnya,” jelasnya.

Masih Tinggi Jumlah Masyarakat Tak Mau Divaksin

Hasil survei menunjukkan masih tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang tidak bersedia divaksin.

Survei Indikator mencatat 41 persen masyarakat Indonesia tidak bersedia disuntikkan vaksin Covid-19, meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjadi contoh bagi masarakat untuk pertama kalinya disuntikkan vaksin Covid-19.

Adapun rinciannya 39,1 persen masyarakat kurang bersedia dan 8,9 persen yang tidak bersedia divaksin.

“Meskipun survei dilakukan setelah Presiden sendiri langsung menjadi apa orang pertama yang untuk dipaksain itu masih banyak yang tidak bersedia. Totalnya itu 41 persen orang yang kurang bersedia atau sangat tidak bersedia,” paparnya.

alam hasil survei Indikator  pada Desember lalu, diketahui 43 persen masyarakat kurang dan tidak bersedia divaksin.

Artinya hanya turun dua persen jumlah orang yang tak bersedia divaksin.

“Efek dari Presiden Jokowi divaksin pertama ada. Tetapi efeknya hanya dua persen yang menurunkan masyarakat yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia untuk divaksin,” jelasnya.

“Tetapi yang tidak bersedia ini masih cukup besar menurut saya. Saya kira yang lain juga punya perasaan yang sama. Karena masih ada juga di 4,2 ersen masyarakat yang nggak mau jawab.”

“Jadi 41 persen itu bukan angka yang kecil ini bisa menjadi masalah karena vaksinasi itu pada dasarnya bicara untuk kepentingan bersama. Bagaimanapun tujuan vaksin itu herd immunity jadi tidak tercapai,” tegasnya.

Berdasarkan data survei Indikator, 15,8 persen masyarakat sangat bersedia divaksin. Sementara 39,1 persen masyarakat cukup bersedia untuk disuntikkan vaksin terhadap dirinya.

Alasan Tak Bersedia Divaksin

Indikator Politik Indonesia mencatat 41 persen masyarakat Indonesia tidak atau kurang bersedia divaksin vaksin Covid-19. Masyarakat masih memiliki ketakutan akan tingkat keamanan dari vaksin.

 Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis secara virtual hasil survei Indikator: ‘Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi Covid-19,’ Minggu (21/2/2021).

“Dari 41 persen orang yang nggak bersedia divaksin tadi itu, 54 persennnya,  lebih dari separuh,  merasa vaksin itu efek sampingnya mungkin masih ada yang belum ditemukan atau tidak aman,” ujarnya.

“Kenapa mereka kurang bersedia? Karena vaksin dianggap punya efek samping yang belum kelihatan sekarang,” jelasnya.

Kemudian survei menunjukkan masyarakat menilai vaksin itu tidak efektif. Ada  27 persen masyarakat memberikan alasan tersebut ketika ditanya mengenai kenaoa tidak atau kurang bersedia divaksin.

Sebanyak 23,8 persen masyarakat beranggapan dirinya tidak membutuhkan vaksin tersebut karena merasa badannya sehat.

Adapula masyarakat tidak bersedia divaksin karena tidak mau membayar untuk dapat vaksin Covid-19.

“Sebanya 17,3 persen masih ada yang beranggapan aksin itu tidak digratiskan,” ucapnya.

Kemudian ada juga masyarakat yang menjawab vaksin mungkin tidak halal, jumlahnya 10,4 persen.

Ada pula yang beranggapan (5,9 persen) drinya tidak perlu divaksin, karena ada banyak orang akan mendapat vaksin.

“Ada pula yang menjawab, saya tidak mau masuk persengkong-kolan perusahaan farmasi yang membuat vaksin.”

Kemudian kata dia, ada 11 persen masyarakat yang menjawab hal yang lain.

Atas semua alasan itu, dia menilai pemerintah harus menjelaskan vaksin Covid itu tidak punya efek samping yang berbahaya dan alasan lainnya. Sehingga nantinya bisa tercapai herd immunity.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei ini pada 1 hingga 3 Februari 2021, dengan 1.200 responden menggunakan metode simple random sampling. Adapun toleransi kesalahan atau margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen.

Sampel responden berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Dengan situasi pandemi Covid-19, Indikator Politik Indonesia melaksanakan survei dengan kontak telepon kepada responden.

Melalui temuan ini, menurut dia, terjadi mis-informasi di tengah masyarakat. Untuk itu ini adalah kerja bersama semua pihak untuk memberikan informasi yang tepat seputar Covid-19. (*)