Ikut Bersuara, Jusuf Kalla Sebut Din Syamsuddin Seorang Akademisi dan Tidak Melanggar Etika ASN

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) ikut angkat suara soal tudingan Din Syamsuddin radikal.

Menurutnya, tokoh Muhammadiyah tersebut tidak melanggar etika ASN (Aparatur Sipil Negara) hanya karena sering memberikan kritikan pada pemerintah.

Jusuf Kalla menyebut, Din Syamsuddin itu sebagai sosok akademisi, bukan pejabat pemerintahan.

"Kalau seorang akademisi walaupun dia seorang ASN kemudian mengemukakan pandangannya meskipun berbeda dengan pemerintah, itu pandangan profesi dan kita harus hormati itu," terang JK, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Tuduhan kepada Din Syamsuddin Ditepis Banyak Pihak, Tegaskan Beda antara Kritis dengan Radikal

Baca juga: Legislator PAN Dorong Pelaporan dan Labelisasi Radikal kepada Din Syamsuddin Segera Dicabut 

Jusuf Kalla mengatakan, Din Syamsuddin menggunakan kemampuan keilmuaannya dalan berpendapat.

"Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

JK melihat tak hanya Din Syamsuddin saja yang berprofesi sebagai akademisi yang mengkritik pemerintah.

Ia menyinggung akademisi lain, yakni Faisal Basri yang juga seorang dosen di Universitas Indonesia.

Baca juga: Mahfud MD: Din Syamsuddin Pernah Menjadi Utusan Pemerintah Bicara soal Islam yang Damai

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Menganggap Din Syamsuddin Tokoh Kritis

Terkait hal itu, JK kembali menegaskan, kritikan dari ahli akademisi tak melanggar etika ASN.

"Itu tidak melanggar etika ASN, kecuali kalau dia sebagai Dirjen kemudian mengkritik pemerintah, itu baru salah," jelas JK.

Sehingga, menurut JK, pihak yang mempersoalkan Din Syamsuddin sebagai ASN dengan pendapatnya ke pemerintah tak mengerti hukum.

"Jadi, kalau ada yang mau mempersoalkan posisi Pak Din sebagai ASN dan pandangannya kepada pemerintah, berarti dia tidak ngerti tentang undang-undang, dan bahwa anggota GAR itu alumni ITB tapi ITB secara institusi juga sudah mengatakan bahwa mereka bukan organisasi resmi dari ITB," lanjutnya.

Diketahui, Din Syamsuddin dilaporkan atas tuduhan radikalisme oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung.

Ia dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Selain JK, politisi Fadli Zon juga menyayangkan adanya laporan tuduhan radikal pada Din Syamsuddin.

Baca juga: GAR ITB Tuduh Din Syamsuddin Radikal, Begini Tanggapan Waketum MUI

Baca juga: Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Sekum PP Muhammadiyah : Jelas Tidak Berdasar dan Salah Alamat

Menurutnya, pihak yang menuduh tokoh Muhammadiyah itu memiliki pengetahuan yang terbatas.

"Radikal ? Kasihan yang menuduhnya karena terlalu terbatas pengetahuannya," terang Fadli Zon pada cuitannya, @fadlizon, Jumat (12/2/2021).

Hal itu karena, Fadli Zon sudah lama mengenal sosok Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin menjadi orang yang mengenalkannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Fadli Zon menuturkan, bahkan tokoh Muhammadiyah itu sempat aktif sebagai pemimpin Asian Conference of Religions for Peace (ACRP) atau Konferensi Agama untuk Perdamaian se-Asia.

"Saya kenal Bang Din Syamsuddin sejak 1990 ketika Ketum Pemuda Muhammadiyah."

"Pernah jadi bos saya di CPDS, mengenalkan saya pada Pak @prabowo awal 1990an."

"Ia lama aktif pimpin Asian Conference on Religion n Peace (ACRP)," tulis Fadli Zon.

Baca juga: Kepala BNPT: Dunia Sedang Proses Radikalisasi yang Masif

Baca juga: Benarkah Fadli Zon Terdepak dari Jabatan Wakil Ketum Gerindra? Ini Penjelasan Andre Rosiade

Eks Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu juga ikut mengomentari laporan tuduhan radikal pada Din Syamsuddin.

Pada akun Twitternya, @msaid_didu, Ia menyebut tudingan itu sangat mengherankan dan tidak masuk akal.

Said Didu curiga, ada sebuah arahan untuk menjatuhkan Din Syamsuddin yang belakangan sering memberikan kritiknya kepada pemerintah.

"Saya sangat heran dan sangat tidak masuk akal kalau ada pihak yg menuduh prof Dien Syamsuddin sebagai orang yang radikal."

"Atau apakah memang ada "arahan" bahwa semua orang yang tidak mau menjilat harus dituduh radikal dan dilaporkan?" tanya Said Didu, Jumat (12/2/2021).

Akun Twitter Din Syamsuddin diretas

Beberapa waktu lalu, salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin mendapat serangan di dunia maya.

Akun Twiternya @OpiniDin diambilalih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Setelah diambilalih, akun tersebut mencuitkan kalimat-kalimat termasuk poster yang bernuansa provokatif, salah satunya tentang isu pemakzulan.

Banyak pihak yang menyayangkan aksi peretasan tersebut dan dilambangkan sebagai bentuk matinya demokrasi di Indonesia.

Salah satu inisiator KAMI, Said Didu, menginformasikan bahwa cuitan dari akun tersebut bukanlah dari Din Syamsuddin, melainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Ternyata akun Pak Din @OpiniDin sejak kemarin dihack dan dikendalikan oleh orang lain sejak kemarin. Mention terakhir dari beliau tgl 26 Juni. Mention setelah itu adalah mention orang yang mengambil alih akun tersebut," tulis Said Didu dikutip Wartakotalive.com dari akun Twiternya, Rabu (19/8/2020).

Sejumlah akun menyebut bahwa pengambilalihan akun tersebut adalah upaya untuk menjatuhkan KAMI yang baru dideklarasikan.

Pasalnya, pemegang akun tersebut sengaja membuat poster-poster berisi kutipan para deklarator KAMI yang narasinya provokatif.

Seperti salah satunya, poster dengan foto Said Didu dengan narasi di dalamnya bertuliskan, "Ambil alih Pemerintahan ke tangan rakyat."

Upaya ini dinilai bertujuan untuk menggiring opini bahwa KAMI ingin memakzulkan pemerintahan yang sah.

(Tribunnews.com/Shella)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)(Warta Kota/Feryanto Hadi)