Senin, 6 Oktober 2025

Suryo Prabowo, Jenderal yang Kerap Kritik Jokowi Kini Masuk KKIP, Politisi PDIP: Kalau Saya Sih Malu

Menurut Hasanuddin, Suryo Prabowo adalah orang yang paling sering mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah.

Kolase TribunJateng/TribunVideo
Jokowi (kiri), Suryo Prabowo (kanan). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengangkatan Letjen (Purn) Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai prokontra.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menanggapi sinis pengangkatan Suryo Prabowo tersebut.

Menurut Hasanuddin, Suryo Prabowo adalah orang yang paling sering mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah.

Baca juga: Suryo Prabowo Jadi Ketua Tim Pelaksana KKIP, TB Hasanuddin: Apa Tidak Malu ?

"Kalau saya pribadi, sebagai mantan perwira TNI saya malu menerima jabatan itu. Entahlah kalau beliau itu (Suryo Prabowo,red). Apalagi KKIP itu ketuanya adalah Presiden Jokowi," kata Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).

Hasanuddin menjelaskan, pengangkatan pejabat di lingkungan KKIP diatur dalam UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan yang dilengkapi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretatiat KKIP.

Baca juga: Jubir Menhan: JS Prabowo Diharap Bisa Bantu Menhan Dorong Kemandirian Industri Pertahanan

Ia menambahkan, aturan mengenai posisi Sekretaris KKIP sesuai dengan UU 16/2012 diatur lebih lanjut dalam Perpres 59/2013.

Dalam Perpres tersebut Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa Sekretaris KKIP adalah Wakil Menteri Pertahanan atau yang ditunjuk oleh Ketua KKIP.

Pepres 59 Tahun 2013 juga mengatur tentang jabatan Ketua Tim Pelaksana KKIP yang memiliki tugas dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang-bidang KKIP.

Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Tim Pelaksana diatur di dalam Perpres tersebut pada Pasal 12 yang menjelaskan bahwa Ketua Harian (Menhan) mengangkat dan memberhentikan Ketua Tim Pelaksana KKIP.

"Pengangkatan Suryo Prabowo sah-sah saja sudah sesuai Undang-Undang. Jadi secara hukum dan aturan tak ada masalah," ucapnya.

"Tapi kalau dulu beliau kerap mengkritisi pemerintah dengan keras kemudian sekarang masuk KKIP, apa tidak malu? kalau saya sih, maaf kalau saya bakal menolak jabatan itu, ini menyangkut harga diri lah," katanya.

Diketahui Suryo Prabowo dilantik dilantik Menhan Prabowo Subianto menjadi Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Ia dilantik bersama sejumlah Pejabat Tim Pelaksana KKIP lainnya di antaranya Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Sekretaris KKIP, Laksma TNI Sri Yanto ST sebagai Kepala Sekretariat KKIP, Laksda TNI (Purn) Darwanto sebagai Ketua Bidang Perencanaan KKIP, Yono Reksoprojo sebagai Ketua Bidang Alih Tekonologi dan Offset KKIP dan Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedi Swastanto sebagai Ketua Bidang Litbang dan Standarisasi KKIP.

Kemudian Alex Janangkih Sinaga sebagai Ketua Bidang Kerjasama dan Pemasaran KKIP dan Slamet Soedarsono sebagai Ketua Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP.

Lalau untuk Tim Ahli KKIP, Prabowo Subianto melantik Laksda TNI (Purn) Mulyadi sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Pertahanan Laut, Marsda TNI (Purn) Danardono Sulistyo Adji sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Kerjasama dan Offset, Suhono Harso Supangkat sebagai Staf Ahli Bidang Pertahanan Cyber, dan Lydia Silvanna Djaman, sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.

Prabowo juga melantik Gatot Tetuko sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Penganggaran, Makmur Keliat sebagai Staf Ahli Bidang Kerjasama Industri Pertahanan, Teguh Haryono sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Litbang dan Stantarisasi dan Rabin Hattari Indrajad sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Perencanaan.

Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Tim Pelaksana dan Tim Ahli KKIP tersebut dilaksanakan di Ruang Hening Gedung Soedirman Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Mengenal Suryo Prabowo yang Ditunjuk Prabowo Jadi Ketua Tim Pelaksana KKIP

Prabowo menyampaikan ucapan selamat dan terimakasih atas kesediaannya untuk terus berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan negara kepada para pejabat KKIP yang dilantik.

“Saya mengucapkan selamat dan terimakasih atas bersedianya saudara - saudara untuk mengabdi dan berbakti di komite ini. Untuk bersama-sama menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk pengembangan dan pembangunan industri pertahanan," kata Prabowo dalam keterangan resmi Biro Humas Setjen Kemhan yang dilansir dari laman resmi Kemhan, kemhan.go.id, pada Selasa (15/12/2020).

Penjelasan Kemhan

Sementra Juru Bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan JS Prabowo yang baru dilantik sebagai Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) serta para pejabat KKIP lain yang juga baru dilantik diharap bisa membantu Prabowo mendorong kemandirian industri pertahanan. 

Selain itu mereka juga diharapkan bisa banyak membantu mendorong kemandirian pertahanan yang menjadi visi besar dari Presiden Joko Widodo. 

Dahnil menjelaskan KKIP adalah institusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Jadi, kata Dahnil, KKIP akan bertugas membantu Presiden dan Menteri Pertahanan untuk merumuskan kebijakan industri pertahanan di Indonesia. 

"Jadi Pak JS Prabowo sebagai Ketua Pelaksana KKIP dengan beberapa pejabat KKIP yang baru diharapkan akan sangat membantu kerja-kerja Menteri Pertahanan dalam mendorong kemandirian industri pertahanan Republik Indonesia," kata Dahnil dalam video yang diterima Tribunnews.com pada Selasa (15/12/2020).

Dahnil mengatakan pada Senin (14/12/2020) kemarin Menteri Pertahanan ex officio Ketua Harian KKIP atau Komite Kebijakan Industri Pertahanan Prabowo Subianto telah melantik beberapa pejabat KKIP yang baru. 

"Salah satunya adalah Wakil Menteri Pertahanan yang ex officio sebagai Sekretaris KKIP dan juga Bapak JS Prabowo yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana KKIP yang baru dan beberapa pejabat KKIP yang lainnya," kata Dahnil.  

PKB: Lupakan kritiknya saat Pilpres

Terpisah, Ketua DPP PKB Faisol Riza berharap, semua pihak melupakan kritikan Suryo Prabowo saat Pilpres tahun lalu.

"Kita lupakan kritik-kritiknya dan ekses-ekses saat pilpres," kata Faisol kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).

Faisol menyebut, masih ada rekam jejak digital Suryo Prabowo saat Pilpres 2019.

Kendati demikian, dia meyakini Suryo Prabowo siap mendukung sikap politik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Ketua Komisi VI DPR RI itu meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada Suryo Prabowo untuk mengabdi kepada Tanah Air, terutama melalui bidang industri pertahanan.

"Kita kasih kesempatan beliau membuktikan kecintaannya pada republik dan bangsa ini melalui karya nyata di bidang industri pertahanan," ujarnya.

"Semua masih ada dalam jejak digital, dan pasti tidak bisa dihapus. Saya kira Pak Prabowo sudah mempertimbangkan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Suryo dan yakin Pak Suryo mendukung sikap politik Pak Prabowo yang sekarang menjadi pembantu Pak Jokowi," pungkasnya.

Sosok Suryo Prabowo

Sosok Letjen (purn) Suryo Prabowo menjadi salah satu nama yang sangat diperhitungkan selama aktif di dunia kemiliteran.

Selama itu pula, ia mempunyai berbagai prestasi yang membantunya dipercaya mengemban jabatan strategis di lingkungan TNI.

Suryo Prabowo merupakan alumnus Akabri (sekarang Akademi Militer) 1976. Sebagai taruna lulus terbaik, ia dihadiahi penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama.

Prestasi awal itu menjadi pendobrak bagi perwira TNI AD Korps Zeni ini dalam kemudian hari. Selama berkancah bersama seragam TNI, ia mengisi sejumlah jabatan strategis.

Pria kelahiran Semarang, 15 Juni 1954 ini pernah menduduki posisi Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan.

Ia menjadi Pangdam ke-35 di daerah tersebut dengan masa jabatan 2006 sampai 2007.

Pada 2008, Suryo Prabowo kemudian dimutasi dengan menduduki jabatan yang lebih strategis, yakni sebagai Pangdam Jaya 2007-2008.

Kesuksesan Suryo Prabowo memimpin Kodam Jaya membuatnya ditarik ke Mabes TNI AD.

Ia dipercaya menduduki posisi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) 2008-2011.

Sebelum memasuki masa pensiun, Suryo Prabowo mengakhiri petualangannya dengan menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Umum TNI 2011-2012.

Eks Wagub Timor-Timur

Ketika aktif di TNI, Suryo Prabowo juga pernah menduduki jabatan sipil. Tak tanggung-tanggung, ia pernah menjabat Wakil Gubernur Timor-Timur (sekarang Timor Leste sebelum referendum) pada 1998.

Akan tetapi, hanya seumur jagung ia menduduki posisi tersebut, yakni tak kurang dari enam bulan lamanya.

Pada Pilpres 2019 lalu, Suryo Prabowo dikenal kerap mengkritik setiap kebijakan Jokowi. (Tribunnews.com/Chaerul/Kompas.com)

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved