Di PBB, Menlu Retno Prakarsai Resolusi Penguatan Ketahanan Kesehatan Global

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mewakili Indonesia berhasil memprakarsai resolusi penguatan ketahanan kesehatan global.

Pada tanggal 14 Desember 2020 di Markas Besarnya di New York, PBB telah mengesahkan resolusi mengenai kesehatan global dan kebijakan luar negeri yang diinisiasi Indonesia, didukung 181 negara anggota PBB lainnya.

"Resolusi ini adalah bukti nyata kiprah Indonesia dalam memperjuangkan solidaritas global terkait kerja sama kesehatan, khususnya di masa pandemi COVID-19," kata Retno Senin (14/12/2020).

Baca juga: Menlu Retno Soroti Kompleksitas Tugas Pasukan Perdamaian PBB Selama Pandemi 

Resolusi tersebut bernama 'Global Health and Foreign Policy: Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All'.

Reto mengatakan resolusi ini menekankan mengenai pentingnya layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau untuk perkuat sistem ketahanan kesehatan global difasilitasi Indonesia bersama Afrika Selatan, Brazil, Norwegia, Perancis, Senegal, serta Thailand.

“Hal ini juga merupakan terobosan penting karena akses dan layanan kesehatan yang terjangkau menjadi perhatian semua pihak,” katanya.

Baca juga: Indonesia Dorong PBB Bantu Semua Negara Dapatkan Vaksin Covid-19

Menlu Retno menambahkan bahwa resolusi ini juga sejalan dengan peran Indonesia sebagai Ketua Global Health and Foreign Policy Initiative.

Global Health and Foreign Policy Initiative beranggotakan 7 negara: Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, Norwegia, Prancis, Senegal, dan Thailand.

Indonesia merupakan Ketua kelompok ini pada tahun 2020.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi: Resolusi Perlindungan ABK Disahkan di Sidang Umum PBB

Resolusi juga mendorong pemerintah untuk bermitra dengan dunia usaha, LSM, dan kalangan akademik, termasuk apresiasi kepada tenaga kesehatan di masa pandemi.

"Indonesia sampaikan bahwa resolusi ini meminta negara-negara anggota PBB untuk memperkuat sistem layanan kesehatan nasional yang terjangkau, membuat kebijakan inovatif terkait pembiayaan layanan kesehatan, dan tidak diskriminatif dalam mengatasi pandemi," kata Retno.

Mengingat dampak pandemi yang sangat luas, resolusi juga meminta negara-negara anggota PBB memonitor dampak pandemi terhadap rantai produksi global, dan menegaskan kembali pentingnya kerja sama dengan WHO dalam mengatasi pandemi.