AHY Tegaskan Partai Demokrat Menentang Praktik Eksploitasi Politik Identitas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya menentang praktik eksploitasi politik identitas yang belakangan kembali menguat karena kehadiran RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Demokrat, kata AHY, saat ini ingin memperkuat fondasi agar tak terjadi perpecahan di tengah masyarakat karena kontroversi RUU HIP.

AHY menjamin Partai Demokrat adalah partai nasionalis-religius yang tak ingin terjebak dalam pertarungan ideologi.

Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk 'Agama dan Pancasila, Merawat ke-Indonesiaan: Bedah Tuntas RUU HIP', Jumat (26/6/2020).

Baca: AHY Beberkan 4 Alasan Kenapa RUU HIP Harus Ditolak

"Kita perkuat fondasi, agar Indonesia terhindar dari perpecahan di akar rumput. Karena itu, Partai Demokrat menentang praktik-praktik eksploitasi politik identitas yang sering kali dimainkan dalam konstelasi politik bangsa ini," kata AHY.

"Khitah perjuangan Demokrat, tengah dan moderat, nasionalis-religius. Tidak mau terjebak dalam pertarungan ideologi ekstrem, apakah ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Saat ada yang menikmati terjadinya eksploitasi politik identitas, kami istikamah dan konsisten dan tidak tergoda dan tetap berada di tengah menjaga keseimbangan," tambahnya.

AHY mengajak masyarakat bersatu di tengah situasi pandemi virus corona.

Baca: Korlap Aksi Demo Tolak RUU HIP Mengaku Ditanyai Polisi Seputar Pembakaran Bendera

Dia menilai tak seharusnya ada isu lain yang dianggap tak memiliki urgensi dimunculkan.

Apalagi, saat ini, banyak masyarakat terdampak yang membutuhkan pertolongan.

Menurutnya, seharusnya seluruh pihak berfokus membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kelaparan.

"Kita tahu semakin banyak masyarakat kita yang mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang lapar, yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan dan terdampak kehormatan dirinya. Ini semua harus jadi perhatian dan fokus kita bersama," ujar AHY.

AHY Beberkan 4 Alasan Kenapa RUU HIP Harus Ditolak

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada empat alasan kenapa RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) harus ditolak.

Pertama, kata dia, kehadiran RUU HIP akan memunculkan tumpangtindih dalam sistem ketatanegaraan.

Sebab ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi, yang melalui RUU HIP ini justru diturunkan derajatnya untuk diatur Undang-undang.

"Kalau RUU ini dianggap sebagai alat operasional untuk menjalankan Pancasila. Justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila," katanya dalam webinar 'Agama dan Pancasila, Merawat ke-Indonesiaan' Jumat (26/6/2020).

Baca: Korlap Aksi Massa Tolak RUU HIP Beberkan Kronologi Pembakaran Bendera PKI dan PDIP 

Kedua, menurut AHY, RUU HIP ini juga mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis, di mana RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai ‘konsideran’ dalam perumusan RUU HIP ini.

"Padahal, TAP MPRS tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian kita sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan," ucapnya.

Baca: Aria Bima Sebut Trisila & Ekasila dalam Draf RUU HIP Bukan dari PDIP, Ketua PA 212: Dari Partai Apa?

Alasan ketiga, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP yang berbunyi, “..Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan..”.

"Hal ini mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar," ujarnya.

Alasan keempat, adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3), yang berbunyi “..Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong".

"Hal itu jelas bertentangan dengan spirit Pancasila yang seutuhnya. Karena itu Partai Demokrat ini memyampaikan apresiasi yang tinggi para pemuka ormas sosial keagamaan dan tokoh lintas agama yang telah secara kritis terus ikut mengawal dan mengawasi politik legislasi di parlemen," katanya.