Dikritik Soal Anggota Dewan & Keluarga Rapid Test Massal, DPR: Patungan
Pembelian rapid tes untuk anggota DPR dan keluarganya tidak menggunakan uang negara tetapi menggunakan uang patungan anggotanya.
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan klarifikasi terkait rapid tes yang akan dilakukan Anggota DPR dan keluarganya.
Ia menegaskan, pembelian alat tes untuk pemeriksaan seluruh wakil rakyat beserta keluarganya bukan menggunakan anggaran negara.
Anggaran tersebut rupanya berasal dari inisiatif beberapa wakil rakyat yang ingin membeli.
"Sebagian anggota inisiatif patungan membeli alat rapid test," kata Dasco saat dihubungi, Selasa (24/3/2020), melansir melalui Kompas.com.
Inisiatif tersebut bermula dari kegelisahan sejumlah anggota dewan karena mereka kerap melakukan kunjungan ke banyak daerah selama masa reses.
Oleh karena itu, menjelang pembukaan masa persidangan yang direncanakan pada 30 Maret 2020, DPR menggelar tes Covid-19 secara mandiri.

Baca: Kelebihan dan Kelemahan Rapid Test Covid-19 dengan Sampel Darah untuk Deteksi Virus Corona
"Sebentar lagi DPR akan memasuki masa sidang. Dikhawatirkan sidang nanti kalau tidak ada antisipasi, anggota yang dari dapil mungkin membawa lalu menyebarkan virus ke kompleks parlemen," jelas Dasco.
Dasco menerangkan pembelian rapid tes dilakukan karena anggota DPR tidak ingin membebani anggaran negara dan rumah sakit untuk tes Covid-19.
Lebih lanjut, alat rapid test virus corona itu dapat dibeli langsung dari produsen di China.
Produsen memperbolehkan pembelian oleh institusi dengan minimal pemesanan 20.000 unit.
"Kami kontak langsung. Oleh pabrik di sana ditanya, kalau untuk pembelian per orangan tidak boleh, kalau pemerintah atau institusi boleh."
"Ya, kami pakai alamat DPR. Tapi bukan uang negara, hanya pakai alamat DPR," tutur dia.
Rencana rapid tes untuk DPR banjir kritikan
Baru-baru ini rencana rapid tes masal Covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya menuai kritikan.
Satu di antara kritikan tersebut datang dari asosiasi masyarakat sipil bernama Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD).
Padahal, seharusnya rapid test diprioritaskan bagi masyarakat yang berstatus ODP dan PDP.
"Rapid test untuk seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban luka masyarakat," kata Anggota GIAD Jeirry Sumampow melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (24/3/2020).
Pihaknya menyayangkan di tengah situasi demikian, anggota DPR justru mengistimewakan dirinya sendiri.

Baca: Menhan Prabowo Serahkan Bantuan APD dan Rapid Test Rp 7 Miliar ke Gugus Tugas Covid-19
Apalagi dengan berniat melakukan rapid test bagi mereka dan keluarganya sendiri.
Padahal, lanjut Jeirry, kondisi kebutuhan dasar untuk penanganan wabah Covid-19 belum terpenuhi secara maksimal.
Hal itu terlihat dari kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis.
Akibatnya, banyak tenaga medis yang ikut terpapar virus.
Padahal seharusnya mereka menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah corona.

Baca: Terlalu Sering Terima Informasi Soal Corona, Bisa Buat Orang Ikut Rasakan Gejalanya? Ini Kata Dokter
"Entah bagaimana cara berpikir anggota DPR tiba-tiba mendapatkan fasilitas rapid test."
"Di saat banyak kebutuhan mendasar baik untuk petugas medis maupun masyarakat umum belum terpenuhi," ujar Jeirry.
Menurutnya, jika ada anggota DPR yang mengalami gejala Covid-19, mereka disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan sebagaimana instruksi pemerintah.
"Kami berharap DPR memberikan peran yang nyata dalam pencegahan dan penanganan pandemi corona ini," kata Jeirry.
Sebelumnya diberitakan, Sekretariat Jenderal DPR menjadwalkan tes Covid-19 bagi para anggota dewan serta keluarganya mulai Kamis (25/3/2020) mendatang.
Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan saat ini pembagian jadwal masih dalam penyusunan karena jumlah peserta yang ikut diperkirakan mencapai 2.000 orang.
Asumsi ini berdasarkan jumlah anggota dewan sebanyak 575 orang dengan masing-masing empat anggota keluarga.

"Dijadwalkan mulai dari Kamis sampai dengan selesai. Ini sedang menyusun jadwal, belum selesai karena jumlah anggotanya kan banyak. Keluarga mungkin 2.000 lebih," kata Indra saat dihubungi, Senin.
Bahkan, Indra mengatakan tidak hanya anggota keluarga saja yang difasilitasi tes Covid-19.
Sopir atau asisten rumah tangga (ART) yang bekerja dengan anggota dewan pun mendapatkan fasilitas yang sama.
Menurut Indra, alat tes Covid-19 yang tersedia saat ini berjumlah sekitar 20.000 unit.
Menurutnya alat tes Covid-19 itu merupakan sumbangan sejumlah anggota DPR.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Fitria Chusna/Tsarina Maharani)