Tiga Petani Tuban Ditangkap karena Bentangkan Spanduk Saat Jokowi Sambangi TPPI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gara-gara berniat membentangkan spanduk saat Presiden Jokowi mengunjungi ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), tiga petani Tuban ditangkap.

Tiga petani  yang ditangkap tersebut adalah Wawan, Mashuri, dan Basori. Mereka saat itu akan membentangkan spanduk berbunyi "Tanah Tidak Dijual, Pak Jokowi Jangan Paksa Kami Jual Lahan."

Spanduk itu sebagai ungkapan penolakan terhadap penggusuran untuk pembangunan kilang minyak TPPI.

Pembangunan kilang minyak ini oleh Pertamina akan dikerjasamakan dengan investor Rosneft dari Rusia.

Penangkapan terhadap tiga petani Tuban itu diungkapkan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jatim. 

Manajer Kampanye WALHI Jatim, Wahyu Eka Setyawan mengatakan, ketiganya ditangkap pada Sabtu (21/12/2019), atau bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi untuk eninjau kilang Petrokimia di Tuban.

"Alasan penahanan tersebut diduga terkait kunjungan Jokowi beserta pejabat tinggi negara ke tapak kilang minyak,” kata Wahyu melalui keterangan tertulis, Minggu (22/12/2019).

Menurut Wahyu, ketiga warga itu berniat membentangkan spanduk protes saat kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan.

Spanduk tersebut berbunyi "Tanah Tidak Dijual, Pak Jokowi Jangan Paksa Kami Jual Lahan".

Wahyu mengatakan, aksi protes tersebut sejatinya dilakukan sebagai akumulasi kekecewaan karena lahannya akan diambil alih paksa untuk kepentingan proyek.

Kendati begitu, ia menyesalkan apa yang dilakukan ketiga petani Tuban tersebut justru seakan-akan dianggap seperti teroris yang membahayakan negara.

"Kejadian tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran HAM oleh negara kepada rakyatnya, khususnya pasa 28 UUD RI 1945 yang pada pembuka mengungkapkan, 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang'," ujar dia.

Wahyu menyebut ketiga petani telah dibebaskan pada Minggu (22/12/2019) pukul 13.41 WIB.

Tanggapan Istana

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, ada warga sekitar kilang TPPI Tuban yang belum memahami kepentingan nasional di balik pembangunan kilang tersebut.

Menurutnya, pembangunan kilang ini akan meningkatkan produksi minyak dalam negeri sehingga Indonesia tak terus menerus tergantung pada impor minyak.

"Saya pikir memang perlu pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat karena kita bicara kepentingan nasional, bukan kepentingan perorangan atau kepentingan perusahaan, tapi kita bicara tentang kepentingan nasional dan pride sebuah bangsa," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Moeldoko mengatakan, pembangunan kilang minyak di Tuban ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun, proses pembangunannya sempat berhenti dan baru akan dilanjutkan kembali.

Selama proses tersebut, ia menilai bisa jadi ada komunikasi yang stagnan kepada warga setempat.

Untuk itu, Moeldoko memastikan pemerintah dan PT Pertamina akan kembali melakukan sosialisasi.

"Bisa juga terjadi stagnan dalam berkomunikasi, tapi yakin lah bahwa persoalan itu enggak terlalu sulit untuk dikomunikasikan," kata dia.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke kilang PTTI meminta kilang tersebut selesai dalam waktu 3 tahun.

"Tidak lebih dari 3 tahun, harus rampung semuanya. Mintanya tadi 4 tahun, 3 tahun harus rampung semuanya. Entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri. Saya kira ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera," kata Jokowi.

Kilang TPPI dibangun sejak lebih dari dua dekade lalu, tetapi kemudian tersendat karena beberapa masalah.

Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangun TPPI menjadi pabrik petrokimia terpadu.

Apabila telah berproduksi secara penuh, kata Presiden, TPPI memiliki potensi yang bisa menghemat devisa hingga 4,9 miliar USD atau lebih kurang Rp 56 triliun.

Pengadaan lahan bermasalah

Presiden Joko Widodo memberikan atensinya terhadap konflik lahan kilang minyak grass root refinery (GRR) yang berada di Desa Wadung, Kaliuntu dan Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Lokasi kilang minyak yang melibatkan Pertamina dan Rosneft asal Rusia itu masih belum beres terkait pengadaan lahannya.

"Masalah lahan yang belum beres saya beri waktu tiga bulan," kata Jokowi saat meninjau proyek kilang TPPI di Tuban, Minggu (22/12/2019).

Dia menjelaskan, permasalahan lahan kilang harus segera dibereskan agar pembangunannya bisa segera dikerjakan.

Oleh karenanya, mantan Wali Kota Solo itu meminta para pejabat Pertamina agar segera mengeksekusi pengadaan lahan yang belum selesai.

"Saya beri waktu tiga bulan untuk membereskan, kalau sanggup ngomong, tidak sanggup juga ngomong," ujarnya.

Sekadar diketahui, lahan yang dibutuhkan untuk kilang minyak yaitu seluas 821 hektar. Rinciannya, lahan warga 384 hektar, KLHK 328 hektar, dan lahan Perhutani 109 hektar.

Namun, masih ada sebagian warga yang enggan melepas tanahnya. Kilang yang digadang-gadang mampu mengurangi impor BBM tersebut akan beroperasi 2026.

Artikel ini tayang di surya.co.id dengan judul Bentangkan Spanduk, 3 Petani Tuban Ini Ditangkap Saat Jokowi ke TPPI, Ini Tulisan yang Disampaikan