Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, Gerindra Akui Pemulangan Rizieq Shihab jadi Syarat hingga Respon Istana

TRIBUNNEWS.COM - Wacana rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto kembali mengemuka. 

Terbaru, muncul gagasan rekonsiliasi dibarengi dengan syarat pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI). 

Gagasan itu dilontarkan oleh mantan juru bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak lewat akun Twitternya belum lama ini. 

"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yg paling tepat beri kesempatan kpd HABIB RIZIQ kembali ke Indonesia, stop upaya kriminalisasi,semuanya saling memaafkan.Kita bangun toleransi yg otentik,stop narasi2 stigmatisasi radikalis dll," tulis Dahnil pada 4 Juli lalu. 

Berikut rangkuman perkembangan wacana rekonsiliasi Jokowi-Prabowo pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Selasa (9/7/2019): 

1. Gerindra Akui Pemulangan Rizieq Shihab jadi Syarat Rekonsiliasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menampik salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo Subianto dengan Jokowi, adalah pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Rizieq Shihab kini memilih tinggal di Arab Saudi, karena menghadapi sejumlah perkara hukum di Indonesia.

"Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq Shihab). Kemarin-kemarin kan banyak ditahan-tahanin ratusan orang," katanya, Selasa (9/7/2019).

Baca: Jokowi Panggil Ganjar Pranowo ke Istana Bahas Percepatan Pembangunan di Jawa Tengah

Menurut mantan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi itu, dengan adanya pemulangan Rizieq Shihab, diharapkan pertentangan di tengah masyarakat akibat perbedaan pandangan politik, bisa mengendor.

Karena, menurutnya inti dari islah atau rekonsiliasi adalah meniadakan dendam.

"Harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah. Saya penguasa, kamu yang dikuasai. Saya yang benar, kamu yang salah."

"Sehingga, islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi," tuturnya.

Menurut Ahmad Muzani, rekonsiliasi sulit dilakukan bila hanya ucapan tanpa adanya tindakan.

Rekonsiliasi, katanya, hanya akan menjadi dagangan politik tanpa bisa mengendorkan ketegangan atau pertentangan di masyarakat.

Bila, masih ada proses penahanan terhadap orang-orang yang selama ini di kubu oposisi.

"Sehingga itu yang kita sampaikan pada kawan-kawan, bahwa rekonsliasi, islah, penyatuan, itu akan terjadi sebagai sesuatu yang genuine."

"Dan kita sampaikan itu, semuanya. Ya tidak boleh ada proses kriminalisasi, dan seterusnya," papar Ahmad Muzani.

Baca: Pengamat: Tidak Perlu Partai Politik Pendukung Prabowo Berpindah ke Koalisi Jokowi

Ahmad Muzani mengatakan, tidak ada syarat lain yang diajukan pihaknya kepada Jokowi, selain pemulangan Rizieq Shihab.

Juga, pembebasan sejumlah orang yang ditahan karena perbedaan pandangan politik di Pemilu 2019.

"Enggak ada (syarat lain). Pokoknya yang penting adalah bagaimana perbedaan paham, perbedaan pandangan, perbedaan pilihan di masyarakat, ini kemudian menjadi sesuati yang cair."

"Sehingga, ada energi bagi Bangsa Indonesia untuk menata ke depan. Nah, energi baru ini yang kemudian harus kita pupuk untuk membangun Indonesia," bebernya.

2. Tanggapan PKB

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Daniel Johan menganggap aneh rencana rekonsiliasi dengan persoalan yang dihadapi Habib Rizieq.

Apalagi dengan adanya desakan untuk memulangkan Imam Besar FPI tersebut.

Pasalnya, menurut Daniel, terwujudnya rekonsiliasi bukan lah menyangkut orang-perorangan.

"Jadi aneh saja kalau dalam rekonsiliasi itu ada poin tentang Habib Rizieq."

"Saya kira rekonsiliasi tidak menyangkut orang," sebut Daniel Johan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Daniel menjelaskan, rencana rekonsiliasi sejatinya menyangkut visi-misi mempersatukan bangsa Indonesia yang terbelah akibat kontestasi Pemilu 2019.

Baca: Gerindra: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Cuma Masalah Waktu

Termasuk di antaranya memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan.

"Visi bagaimana kita sebagai bangsa harus bersatu lagi. Tidak ada lagi perbedaan 01-02."

"Kita sebuah bangsa harus bersatu kembali," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Daniel, bila ada pihak yang mau memulangkan Habib Rizieq, mereka bisa melakukannya kapan saja.

Sebab kini sudah tak lagi ada masalah yang bersangkutan dengan Habib Rizieq.

"Toh sekarang kan sudah tidak ada masalah. Bisa kembali kapan saja," ujar Daniel.

3. PDIP: Suporter Tak Usah Ikut Ngatur

Politisi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai ‘suporter’ tak perlu ikut mengatur rencana rekonsiliasi Jokowi-Prabowo.

“Itu kan urusan Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto."

"Suporter tidak usah ikutan mengatur, itu urusan kandidatnya,” ujar Masinton Pasaribu ditemui di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Masinton Pasaribu menolak mengomentari lebih lanjut pernyataan Dahnil Anzar Simanjuntak tersebut.

Baca: Kalau Diinginkan Rakyat, Gerindra Siap Dukung Prabowo Jika Nyapres Lagi di 2024

Ia meminta pendukung kedua kubu untuk tidak memanaskan situasi yang bisa mengakibatkan pertemuan Jokowi-Prabowo lebih lama atau bahkan batal.

“Itu urusan kandidat, suporter adem ayem saja lah, Pilpres kan sudah selesai,” katanya.

3. Respons Istana

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menilai rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo bukan lagi agenda prioritas.

Sebab, ia mencium indikasi momen rekonsiliasi ini dijadikan sarana negosiasi untuk kepentingan satu kelompok.

"Saya takut terjebak rekonsiliasi hanya memikirkan negosiasi, memikirkan kepentingan kelompok tertentu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Moeldoko menilai, pasca-Pilpres 2019, kondisi masyarakat yang semula sempat terpecah belah, kini sudah kembali normal.

Ia mengklaim seluruh masyarakat bisa menerima hasil Pilpres 2019 yang dimenangkan oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini sudah happy dengan situasi yang ada."

"Jangan lagi justru istilah istilah rekonsiliasi malah mengganggu apa yang telah terjadi di lapangan sekarang ini," kata mantan Panglima TNI ini.

Ia mencontohkan munculnya permintaan agar Habib Rizieq dipulangkan ke Indonesia jika rekonsiliasi terjadi.

"Masalah rekonsiliasi dari pihak sebelah minta agar pendukung Prabowo yang ditahan termasuk Habib Rizieq itu minta dipulangkan, nah bagaimana?" kata dia.

Moeldoko menambahkan, sejauh ini Jokowi masih terbuka untuk bertemu Prabowo.

Namun, waktunya akan disesuaikan dengan jadwal kedua belah pihak.

Sebab, bangsa ini memiliki banyak tantangan lainnya yang lebih prioritas untuk dikerjakan oleh Kepala Negara.

"Kemungkinan jadwal bertemunya kapan itu kan berkaitan dengan waktu saja."

"Tetapi kalau semua sudah berjalan normal, saya pikir bukan menjadi sebuah agenda yang prioritas," kata dia.

Baca: Jusuf Kalla Ungkap Soal Pertemuannya dengan Prabowo Mei Lalu, Pertanyaan Ini Jadi Pembuka

Diketahui, Habib Rizieq berada di Arab Saudi sejak pertengahan 2017 lalu.

Habib Rizieq memutuskan pergi ke Arab Saudi setelah terjerat kasus hukum.

Semula kepergian Habib Rizieq ke Arab Saudi untuk melaksanakan umrah.

Namun, Rizieq melalui pengacaranya mengatakan, menolak kembali ke Indonesia lantaran merasa dikriminalisasi.

Hingga akhirnya setahun lamanya kasus ini tak ada perkembangan.

Pada Lebaran 2018, Rizieq dari Arab Saudi menyampaikan syukur karena kasus yang menjeratnya akhirnya dihentikan.

Kepolisian akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Taufik Ismail/Daryono)